nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Total Laporan Penerimaan Gratifikasi Lebaran Sebesar Rp66 Juta

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 11 Juni 2019 09:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 11 337 2065181 kpk-total-laporan-penerimaan-gratifikasi-lebaran-sebesar-rp66-juta-UZdknCMFNw.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 94 laporan gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah dari sejumlah pejabat negara. Dari 94 laporan tersebut, 7 di antaranya merupakan laporan penolakan gratifikasi.

Kemudian sisanya yakni 87 laporan berisi macam-macam penerimaan gratifikasi. Total laporan penerimaan gratifikasi para pejabat negara yang dikantongi KPK sebesar Rp66.124.983.

"KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (11/6/2019).

(Baca juga: KPK Tindaklanjuti 94 Laporan Gratifikasi Lebaran Para Pejabat Negara)

Ia menerangkan, sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman. Penganan itu segera diserahkan KPK kepada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain.

"Akan tetapi juga terdapat gratifikasi berupa uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga, hingga voucher belanja di supermarket," imbuh Febri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Instagram)

Dia mengatakan, seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses paling lambat 30 hari kerja. Nantinya gratifikasi itu ditetapkan statusnya, apakah akan menjadi milik negara atau dikembalikan kepada si penerima.

"Seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima, atau perlakuan lain yang sesuai aturan hukum terkait gratifikasi," terang Febri.

(Baca juga: Tindaklanjuti KPK, 200 Instansi Larang Gratifikasi saat Idul Fitri 1440 H)

Berdasarkan laporan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), lanjut dia, KPK cukup banyak menerima laporan penerimaan hadiah Lebaran. Laporan tersebut disampaikan melalui UPG yang ada di instansi masing-masing.

"Hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang positif karena UPG memang sejak awal didesain sebagai bagian dari unit yang diharapkan dapat memperkuat lingkungan pengendalian di instansi-instansi, baik kementerian ataupun pemerintah daerah," jelas Febri.

"Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi, sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke Kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG," sambungnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini