Peristiwa 7 Juni: Komnas HAM Dibentuk hingga Pemilu Pertama Usai Reformasi

Hantoro, Okezone · Jum'at 07 Juni 2019 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 06 337 2064177 peristiwa-7-juni-komnas-ham-dibentuk-hingga-pemilu-pertama-usai-reformasi-QNpzMK6tYo.jpg Komnas HAM. (Foto: Ist)

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 7 Juni. Dimulai dari tenggelamnya Kota Port Royal di Jamaika akibat gempa bumi berkekuatan besar hingga pemilu pertama usai Reformasi. Selain dua momen tersebut, masih ada peristiwa penting dan bersejarah lainnya. Berikut ini Okezone paparkan, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Jumat (7/6/2019).

1692 – Port Royal, Jamaika, Diguncang Gempa Dahsyat

Port Royal adalah sebuah kota yang pernah menjadi pusat perkapalan dan perdagangan di Jamaika pada abad 17. Ketika itu Port Royal menjadi kota paling kaya sekaligus paling terkutuk di seluruh dunia. Disebut terkutuk karena moral penduduk di sana sangat hancur dan menjadi sarang bajak laut yang ingin menyimpan serta menghabiskan harta mereka.

Pada abad ini pula Kerajaan Inggris Raya secara aktif mendorong, bahkan membayar para buccaneer yang tinggal di Port Royal, menyerang kapal Spanyol dan Prancis yang sedang berlayar.

Namun, sebuah gempa bumi berkekuatan besar menghancurkan Port Royal pada 7 Juni 1692. Gempa dahsyat ini menyebabkan dua pertiga bagian Kota Port Royal tenggelam ke Laut Karibia hingga 25 kaki (sekira 8 meter) di bawah permukaan laut.

Setelah gempa tersebut, para arkeolog menyebut Port Royal sebagai "Kota Tenggelam (City That Sank)". Berbagai artefak dan harta yang terkandung di dalamnya menjadikan Port Royal sebagai salah satu situs arkeologi bawah laut paling penting di dunia Barat (Western Hemisphere).

1959 – Lahirnya Wakil Presiden Ke-48 AS Mike Pence

Michael Richard "Mike" Pence lahir pada 7 Juni 1959. Ia menjadi wakil presiden ke-48 Amerika Serikat.

Sebelumnya Mike Pence menjabat sebagai gubernur ke-50 Negara Bagian Indiana pada 2013 hingga 2017. Pence merupakan anggota dari Partai Republik mewakili Indiana di Parlemen AS sejak 2001 hingga 2003 dan menjabat sebagai ketua House Republican Conference.

1993 – Komnas HAM Dibentuk

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini memiliki fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM.

Komnas HAM didirikan pada 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi.

Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun.

1994 – Ping Internet Pertama ke Indonesia

Sejarah Internet di Indonesia mencatat Randy Bush dari Portland, Oregon, Amerika Serikat, melakukan ping pertama ke Indonesia yaitu IPTEKNET yang kemudian dilaporkan ke rekan-rekan di Natonal Science Foundation (NSF) Amerika Serikat.

Proses ini didokumentasikan di nsrc.org. Dalam laporan sambungan IP pertama Indonesia dari IPTEKNET berupa leased line 64 kbps membutuhkan waktu ping sekira 750 ms dari Amerika Serikat.

1999 – Pemilu Pertama Usai Reformasi

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada 7 Juni untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia periode 1999–2004.

Pemilu ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.

Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional.

Pemilu ini seharusnya diselenggarakan pada 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan Reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka dipercepat menjadi 1999 oleh pemerintahan waktu itu. (HAN)

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini