nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dorong RUU Pertanahan, Ketua DPR Minta Pejabat Pembuat Akta Tanah Rekonsiliasi

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2019 15:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 01 337 2062901 dorong-ruu-pertanahan-ketua-dpr-minta-pejabat-pembuat-akta-tanah-rekonsiliasi-9FQaacmsWO.jpg Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PKK IPPAT). Ia berharap terjadi rekonsiliasi di antara anggota notaris pasca-kongres di Makassar tahun 2018.

“Kami berharap permasalahan di antara anggota IPPAT ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan KLB yang transparan dan aspiratif maka bisa menyatukan kembali para notaris. Karena kita ini kan sedang menyusun RUU Pertanahan, kita memerlukan masukan dari para IPPAT untuk membantu menyusun RUU tersebut,” kata Bamsoet usai menerima pimpinan kolektif kolegial IPPAT dikantornya, Lantai 3, Nusantara 3, Gedung DPR RI, Jumat 31 Mei 2019.

Adapun KLB tersebut merupakan perintah dari Pengadilan Jakarta Barat melalui penetapan Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. Di dalam anggaran dasar, seorang Ketua Umum baru terpilih jika memenuhi syarat 50+1, namun dalam kongres di Makassar, belum ada satu pun calon yang memenuhi kriteria tersebut.

Foto: Ist

“Pimpinan Kolegial Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PKK IPPAT) menyerukan adanya rekonsiliasi Ikatan Notaris. Supaya tetap bersatu, saling bekerjasama mengadakan KLB, untuk melanjutkan kongres yang belum tuntas, di Makassar,” kata Otty Hari Chandra Ubayani, salah satu unsur pimpinan kolektif kolegial IPPAT.

Otty kembali menegaskan, selain memilih ketua umum yang legitimate, KLB diharapkan sebagai jalan rekonsiliasi nasional bagi seluruh PPAT. Oleh karenanya diharapkan semua caketum yang berkonstestasi dalam Kongres IPPAT ke VII Makassar dapat berkomitmen bersama.

Selain membahas KLB, PKK IPPAT juga berdiskusi dan memberikan masukan kepada Bamsoet mengenai rencana UU Pertanahan yang sedang digodok oleh DPR RI.

“Mengingat saat ini DPR RI sedang membahas RUU Pertanahan, PKK IPPAT telah mengajukan agar dilibatkan dalam seluruh proses pembahasan RUU Pertanahan sehingga nantinya saat menjadi Undang-undang Pertanahan, Jabatan PPAT telah terakomodasi di dalamnya sesuai harapan PPAT seluruh Indonesia yaitu PPAT yang diatur oleh undang-undang tersendiri,” kata pimpinan IPPAT Hapendi Harahap.

(qlh)

Berita Terkait

DPR 2014-2019

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini