KY Ungkap 3 Kendala Seleksi Calon Hakim Agung

Antara, · Selasa 28 Mei 2019 16:52 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 28 337 2061402 ky-ungkap-3-kendala-seleksi-calon-hakim-agung-nXLoqxH3Fr.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari memaparkan tiga permasalahan yang dihadapi dalam seleksi calon hakim agung (CHA) dan adhoc pada Mahkamah Agung (MA).

"Kendala pertama yang dihadapi dalam seleksi ini adalah aturan masa pensiun hakim adhoc Tipikor yang masih belum jelas," ujar Aidul di Gedung KY Jakarta seperti dikutip Antaranews, Selasa (28/5/2019).

Aidul mengatakan masih terdapat sejumlah hakim yang usianya sudah melewati masa pensiun. Namun, masih bertugas untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

(Baca Juga: DPR Uji Kelaikan 4 Calon Hakim Agung

Kendala selanjutnya terkait dengan hakim agung tata usaha negara dengan keahlian khusus pajak, yang pada saat ini hanya berjumlah satu orang sementara jumlah perkara yang ditangani masih terus bertambah.

Ilustrasi 

Undang-undang mengharusnya hakim pajak ini bergelar Sarjana Hukum, padahal banyak hakim pajak yang lantar belakangnya adalah Sarjana Ekonomi dan Akuntansi. Hal ini menyebabkan banyaknya kandidat CHA dengan keahlian pajak tidak lolos seleksi administrasi.

"Kami berharap ada uji materi UU terkait hal ini, tetapi karena waktu yang pendek kami tidak bisa berharap pada uji materi UU," katanya.

Pihaknya berharap Direktorat Jenderal Pajak dapat turut membantu dengan mengerahkan calon-calon yang bisa mengisi posisi kosong sebagai Hakim Agung kamar Tata Usaha Negara dengan keahlian Pajak.

"Ke depan kami berharap ada perubahan ketentuan terkait dengan latar belakang untuk Hakim Agung kamar Pajak, segi ga dimungkinkan untuk berlatar belakang sarjana ekonomi," ujar Aidul.

(Baca Juga: KY Buka Seleksi Calon Hakim Agung

Kendala ketiga terkait dengan Haki. ad hoc Hubungan Industrial yang berdasarkan undang-undang harus memiliki proporsi yang sama antara usulan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Harus imbang jumlahnya, harus sepasang yang lolos, karena kalau DPR tidak meloloskan salah satu, maka posisinya akan menjadi tidak imbang," ujar Aidul.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini