Share

Pernyataan "Minta Jokowi Mundur" Bukan dari MUI DIY

Ade Putra, Okezone · Jum'at 24 Mei 2019 16:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 24 337 2059991 pernyataan-minta-jokowi-mundur-bukan-dari-mui-diy-LWVVGBErsG.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

BEREDAR pesan berantai di WhatsApp tentang isi artikel dari portal eramuslim(dot)com yang inti isinya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyarankan agar Jokowi mundur dari jabatan sekarang.

Pernyataan itu disebut dilontarkan oleh Sekretaris MUI DIY, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. Sebagaimana dalam pesan berantai yang berisi narasi dan isi pemberitaan, sebagai berikut:

"Naahhh... BAGUS INI... SUDAH ADA LEMBAGA YG MEMPELOPORI... AYOO...!!! DI VIRALKAN AGAR LEMBAGA-2 LAIN MENGIKUTI JEJAKNYA...!!!

MUI DIY Minta Jokowi Mundur."

 

"Eramuslim – Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, menyebut Gerakan People Power yang telah diganti sebutan oleh Amien Rais menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat tak jadi masalah. Menurutnya, sengketa Pemilu yang terjadi seperti sekarang ini jika dibiarkan akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Saat dihubungi Tugu Jogja, Muhsin menyebut ada dua alternatif langkah yang bisa dilakukan terkait dengan sikap penolakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

 

Alternatif pertama, menurutnya yang bisa dilakukan Joko Widodo (Jokowi) adalah mundur dan menyerahkan kekuasaannya yang telah diperolehnya melalui Pemilu 2019 kepada Prabowo Subianto. Mundurnya Jokowi tersebut merupakan langkah yang elok dan elegan.

 

“Justru jika Jokowi mundur maka ia lebih bermartabat,” ujar Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Senin 20 Mei.

 

Ia beralasan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, jika tidak ada kecurangan seperti penambahan suara maka sejatinya pasangan Prabowo-Sandi yang akan menang. Sepanjang informasi yang ia peroleh, hasil survei yang dilakukan oleh TNI ataupun Babinsa juga menyebutkan Prabowo menang.

 

“Prabowo menang 62 persen seperti survei yang dilakukan BPN,” ujarnya.

(Baca Juga: Beredar Foto Panglima TNI dan Kapolri Berpose Bersama Koalisi 01, Ini Faktanya)

Alternatif kedua yang bisa dilakukan adalah polisi harus membiarkan massa yang ingin berdemonstasi di depan Kantor KPU Jakarta. Menurut Muhsin, polisi tidak perlu melakukan tindakan represif apalagi dengan memuntahkan senjata untuk menghadapi para pendemo.

 

Ia mencontohkan seperti yang dilakukan oleh polisi terhadap aksi 212 beberapa waktu yang lalu, di mana aparat kepolisian membiarkan massa melakukan aksi sampai puas, bahkan para polisi larut dalam demonstasi tersebut salah satunya dengan turut salat berjemaah.

 

“Itu indah sekali. Maka biarkan saja tidak perlu dihadapi secara represif,” tuturnya.

 

Ia juga mendukung penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilnya. Namun ia berpesan agar MK juga harus bersikap profesional dan jauh dari intervensi. (kum)" 

Setelah dilakukan penelusuran, Okezone menemukan pernyataan dari MUI DIY yang menegaskan tidak pernah menyarankan Jokowi mundur dan menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Sebagaimana dimuat di jogjainside(dot)com.

Dalam portal itu juga terdapat bantahan Sekretaris MUI DIY, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. Bahwa pernyataan menyarankan "Jokowi mundur" yang dimuat di portal Tugu Jogja kemudian dilansir oleh eramuslim(dot)com, bukan dari dirinya sebagai Sekretaris MUI DIY, melainkan sebagai pribadi.

Berikut kutipan klarifikasi tersebut:

Ketua Umum MUI DIY, Thoha Abdurrahman membantah bahwa lembaga yang dipimpinnya menyarankan Jokowi mundur dan menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. “MUI DIY tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu,” ujarnya.

Ia mengatakan selama dua hari ini mendapat banyak telepon dari berbagai pihak termasuk Polda DIY karena adanya berita tentang MUI yang menyarankan Jokowi mundur.

Cek Fakta

Ia juga mengatakan selama ini MUI DIY tidak pernah membahas terkait politik praktis. Karena itu ia mengatakan bahwa pernyataan yang meminta Jokowi mundur adalah pendapat pribadi dari Sekretaris Umum MUI DIY dan tidak mewakili sikap MUI DIY.

“Jelas bukan pernyataan MUI. Itu pendapat pribadi tidak mewakili MUI sama sekali. Masalah ini Jumat besok akan kami bahas dalam rapat pleno,” katanya.

Ketua umum MUI DIY, Malik Madani menyayangkan ada pihak yang menyeret MUI dalam politik praktis. Ia juga mengatakan sangat tidak etis jika ada pengurus yang mengeluarkan pernyataan politik dengan membawa nama MUI.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahmad Muhsin Kamaludiningrat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat sejumlah media dimana dia meminta Jokowi mundur. Berita tersebut pertama kali dimuat oleh Tugu Jogja (Kumparan) dengan judul, ‘Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur, Selasa (21/5).

(Baca Juga: Hoax! Pernyataan Wiranto soal Masa Aksi 22 Mei untuk Latihan Menembak TNI-Polri)

Ia menuturkan kala itu dirinya sedang dalam perjalanan menuju Gunungkidul untuk takziah dan dihubungi oleh wartawan melalui pesan whatsapp. 

“Ketika dalam perjalanan, WhatsApp saya berbunyi. Terus saya jawab dan bilang mau wawancara gini-gini. Ya sudah silakan,” katanya, Rabu (22/5) seperti dikutip dari Tugu Jogja.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang kemudian ditulis dalam berita terkait saran untuk Jokowi mundur adalah pendapat pribadinya. Sehingga pernyataannya tidak mewakili MUI DIY sama sekali.

Secara gamblang ia mengatakan bahwa apa yang diungkapkannya kepada wartawan adalah murni pendapat pribadinya saja.

Pria yang kerap disapa Kamal ini mengaku pernyataan yang ia sampaikan tersebut niatnya baik. Ia ingin menyelamatkan bangsa, negara, dan umat Islam. Sehingga hal seperti itu yang ia ungkapkan ke publik ketika diwawancarai.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini