IJTI Minta Propam Polri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan ke Wartawan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 23 Mei 2019 09:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 23 337 2059337 ijti-minta-propam-polri-tindak-tegas-oknum-polisi-pelaku-kekerasan-ke-wartawan-qSuWBaFn36.jpg Kericuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu. (Foto: Edi Kurniawan/Okezone)

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam keras tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput aksi di sekitar Gedung Bawaslu, Jakarta, yang berujung ricuh pada Rabu 22 Mei 2019. Kali ini tindak kekerasan dan intimidasi menimpa sejumlah jurnalis TV, radio dan online.

Mereka di antaranya, Budi Tanjung (CNNIndonesia TV), Ryan (CNNIndonesia.com), Ryan (MNC Media), Fajar (Radio Sindo Trijaya), Fadli Mubarok (Alinea.id), dan dua jurnalis RTV yaitu Intan Bedisa dan Rahajeng Mutiara.

Selain itu, dua sepeda motor wartawan Okezone.com, Fahreza Rizky dan Puteranegara Batubara yang diparkirkan di Sarinah dirusak oleh oknum yang mereka sebut ‘berbaju preman’.

Tak menutup kemungkinan, masih banyak jurnalis lainnya yang menjadi korban. Sampai saat ini AJI Jakarta masih mengumpulkan data dan verifikasi para jurnalis yang menjadi korban.

Ilustrasi.

Kekerasan terhadap jurnalis juga dilakukan oleh massa aksi. Mereka melakukan persekusi dan merampas peralatan kerja jurnalis seperti kamera, telepon genggam, dan alat perekam. Massa memaksa jurnalis untuk menghapus semua dokumentasi berupa foto maupun video. Beberapa jurnalis bahkan mengalami tindak kekerasan fisik berupa pemukulan.

(Baca juga: 2 Motor Wartawan Okezone Dirusak saat Bertugas Liput Aksi 22 Mei)

IJTI mengecam keras tindak kekerasan tersebut. Pasalnya jelas tugas jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

Kerja-kerja jurnalistik meliputi mencari bahan berita, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan kepada publik. Oleh karena itu pelaku tindak kekerasan bisa dijerat pasal pidana yang merujuk pada KUHP, serta Pasal 18 UU Pers, dengan ancaman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta

Menanggapi tindak kekerasan tersebut, Kamis (23/5/2019), Ketum IJTI Yadi Hendriana menyampaikan sikap organisasinya sebagai berikut:

Pertama, IJTI mendesak Propam Polri menindak tegas dan memproses sesuai hukum yang berlaku bagi oknum anggota Polri yang telah melakukan kekerasan terhadap para Jurnalis.

Kedua, mendesak aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas dan menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya.

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis yang tengah bertugas adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers dan demokrasi yang tengah tumbuh di tanah air

Keempat, meminta aparat keamanan dan masyarakat untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan.

Kelima, mengimbau kepada para pimpinan media massa untuk bertanggung jawab menjaga dan mengutamakan keselamatan jurnalisnya. Sebab, tidak ada berita seharga nyawa.

Keenam, mengimbau seluruh jurnalis televisi waspada, berhati-hati dan mengutamakan keselamatan safety first saat menjalankan tugasnya. Salah satunya dengan tidak memaksakan diri mengambil gambar terlalu dekat di tengah kerumunan massa saat kericuhan terjadi.

Ketujuh, mengingatkan kepada seluruh jurnalis di Indonesia agar selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pers adalah menyuarakan kebenaran serta berpihak pada kepentingan orang banyak.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini