nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Minta Aksi 22 Mei Dibatalkan karena Menodai Demokrasi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 19:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 21 337 2058579 wiranto-minta-aksi-22-mei-dibatalkan-karena-menodai-demokrasi-7J190guUCj.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto meminta agar aksi 22 Mei dibatalkan karena hal tersebut dianggap akan menodai demokrasi. Selain itu, aksi demo juga akan menjadikan rakyat sebagai korbannya.

Wiranto mengaku mendapat informasi bahwa pada saat aksi 22 Mei akan menduduki sejumlah instansi negara. Ia berpandangan bahwa tindakan tersebut keliru dan tak akan didukung masyarakat.

Apabila sudah sampai level mengganggu kedaulatan negara, maka hal itu termasuk kejahatan serius dan pelakunya akan mendapatkan hukuman berat. "Maka siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban," sambung dia.

(Baca Juga: Putusan KPU dan People Power)

Massa demo Bawaslu

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, semestinya bangsa Indonesia bersyukur karena KPU sudah menyelesaikan rekapitlasi suara Pemilu 2019 pada 21 Mei 2019. Deengan selesainya penghitungan tersebut, maka peserta pemilu yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Diselesaikan melalui jalur konstitusi bukan diselesaikan melalui cara yang lain," kata Wiranto.

Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menerima hasil pemilu dengan lapang dada dan dengan sikap ksatria. Pasalnya dalam tiap kontestasi selalu ada pihak yang menang dan kalah. "Tidak semuanya menang," ujarnya.

(Baca Juga: Kritik terhadap Pembentukan Tim Hukum Nasional Dinilai Prematur)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini