nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Minta Kapolda dan Pangdam: Ikat Massa agar Tidak ke Jakarta!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 18:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 21 337 2058560 wiranto-minta-kapolda-dan-pangdam-ikat-massa-agar-tidak-ke-jakarta-crMszL4wG2.jpg Menko Polhukam Wiranto (Okezone)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto meminta agar forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) termasuk Kapolda dan Pangdam untuk menahan masyarakat agar tidak berbondong-bondong ke Jakarta berunjuk rasa memprotes hasil Pemilu 2019.

Menurutnya Pemilu sudah selesai digelar dan hasilnya telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara, sehingga jika ada yang merasa dirugikan agar menempuh mekanisme hukum, bukan dengan pengerahan massa.

“Adanya isu atau informasi demo besar-besaran di Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam dan Kapolda, Forum Pimpinan Daerah, saya imbau untuk mengikat massa agar tidak ke Jakarta,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya masyarakat lebih baik fokus beribadah bulan suci Ramadan daripada harus ke Jakarta untuk berdemo.

“Lebih baik mereka melanjutkan puasa bersama keluarganya, membangun ukhuwah islamiyah. Membangun persaudaraan, perdamaian, persiapan nanti lebaran saling maaf-maafkan. Menghilangkan perbedaan kan begitu sebenarnya. Makanya itu lah yg kemudian kita harapkan tidak mengalir ke Jakarta,” ujarnya.

 Demo Bawaslu

Massa pro Prabowo demo di depan Bawaslu RI (Fakhri/Okezone)

Wiranto mengajak massa pendukung calon presiden mengurungkan niat berdemo bahkan menduduki lembaga negara seperti KPU, Bawaslu hingga Istana.

“Kalaupun memang jadi ke Jakarta, akan menduduki KPU, Bawaslu, DPR, Istana, ada itu kan, itu harap diurungkan karena sudah selesai perhelatan pemilu sudah sampai puncaknya,” katanya.

“Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti akan merugikan masyarakat. Lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan rakyat yang rugi, dan sebagainya. Saya kira itu diurungkan, karena kalau dilanjutkan pasti berhadapan dengan hukum. Melanggar hukum itu, menduduki kantor lembaga resmi dengan alasan sepihak,” tutur Wiranto.

Dia juga mengingatkan masyarakat mewaspadai rencana terorisme yang memanfaatkan hasil pemilu.

Wiranto juga meminta penegak hukum untuk mengusut para tokoh yang terindikasi melanggar hukum, agar terciptanya ketertiban dan menjaga keamanan nasional.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini