nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres, Kedua Paslon Diminta Patuhi Mekanisme Hukum

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 20 Mei 2019 03:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 20 337 2057708 jelang-pengumuman-pemenang-pilpres-kedua-paslon-diminta-patuhi-mekanisme-hukum-yHLINFwbtF.jpg Foto Istimewa

JAKARTA – Pilpres 2019 telah memasuki tahap akhir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Nasional. KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional 29 Provinsi dan 129 PPLN untuk Pemilu di luar negeri. Tersisa 5 Provinsi yang belum direkapitulasi yakni Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara, Maluku, Riau dan 1 PPLN yakni Kuala Lumpur. Rekapitulasi diharapkan dapat selesai pada tanggal 22 Mei 2019.

Sekelompok masyarakat yang tergabung ke dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional, berdasarkan keterangan yang diterima Okezone, Minggu (19/5/2019). Mengimbau pasangan Calon dan tim kampanye agar menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam konstitusi dan UU Pemilu.

Jika menemukan dugaan pelanggaran agar melaporkan ke Bawaslu dan atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila berkeberatan atau tidak menerima hasil pemilu, dapat menempuh jalur sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan.

 (Baca juga: Ketua DPR Berharap Pengerahan Massa pada 22 Mei Berlangsung Aman dan Damai)

Semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pemilu dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan- tindakan yang inkonstitusional.

 Demo Bawaslu

Mereka meminta KPU RI agar menyelesaikan proses rekapitulasi nasional sesuai jadwal yakni tanggal 22 Mei 2019 dengan mengedepankan prinsip taat aturan, independensi transparansi proses dan hasil serta akurasi data hasil rekapitulasi.

Lalu, memperbaiki mekanisme validasi input data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang pelanggaran administrasi KPU RI, agar data yang terpublikasi kepada publik melalui SITUNG memiliki validitas dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

 (Baca juga: Muhammadiyah DKI Ajak Umat Islam Bersikap Damai Jaga Kesucian Ramadan)

Demo Bawaslu

Selain itu, mereka berharap Bawaslu RI dapat mengoptimalkan pengawasan pada tahapan rekapitulasi nasional, mengedepankan prinsip taat hukum, independen dan spirit penegakan hukum pemilu dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu, sesuai tagline Bawaslu: Bersama Rakyat Awasi, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Masyarakat agar tetap mengawal bersama proses tahapan pemilu, mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi/mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba, tidak tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dan langkah-langhah inkonstitusional.

Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional meminta kepada Polri, TNI dan Densus 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini