nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Amien Rais dan Habib Rizieq Juga Dipolisikan Terkait Kasus Makar

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2019 12:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 15 337 2055952 amien-rais-dan-habib-rizieq-juga-dipolisikan-terkait-kasus-makar-Dks5DrYAZK.jpg Amien Rais (Ilustrasi Okezone)

JAKARTA - Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga dipolisikan oleh Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung dengan tuduhan tindak pidana Makar.

Pelaporan itu berkaitan dengan, adanya pernyataan Amien Rais soal People Power saat Aksi 313 di depan Kantor KPU. Pelapor berpandangan hal itu merupakan masuk dalam kategori percobaan makar.

 Baca juga: Tersandung Kasus Dugaan Makar, Eggi Sudjana Resmi Ditahan

Tak hanya Amien Rais, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab juga dilaporkan ke Polda Metro terkait dengan orasinya yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Dan video itu, beredar dalam video di lini massa melaluo WhatsApp grup.

Lalu, pelapor juga mempolisikan Bachtiar Nasir buntut ucapan revolusi di Youtube. Laporan itu diterima dan teregister dalam nomor LP/2998/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 14 Mei 2019.

 Baca juga: Penangkapan Eggi Sudjana Dinilai Bentuk Kriminalisasi, TKN: Kasus Makar Diatur Undang-Undang

"Bersama tim lawyer saya melaporkan Amien Rais dan kawan-kawan, di dalam ini ada HRS dan Bachtiar Nasir," kata Dewi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dalam laporannya itu, pelapor melampirkan sejumlah alat bukti untuk mendukung proses penyelidikan polisi. Antara lain, CD berisi rekaman orasi Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir.

Mereka dilaporkan atas melakukan permufakatan jahat dan atau makar dan/atau tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

 Baca juga: Polisi Bakal Periksa Bachtiar Nasir sebagai Saksi Eggi Sudjana

Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan/atau Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang ITE.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini