Soal Kisruh Internal, DPR Didesak Evaluasi dan Revisi Regulasi KPK

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 15 Mei 2019 01:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 15 337 2055770 soal-kisruh-internal-dpr-didesak-evaluasi-dan-revisi-regulasi-kpk-OpQ0NKwUJD.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Kabar kisruh di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan khawatir kinerja dari KPK akan terganggu.

Menyorot hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengaku tidak heran dengan kekisruhan yang muncul dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini. Dia menilai ikisruh yang terlihat kepermukaan publik menunjukan bahwa dalam institusi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi.

Baca Juga: Wadah Pegawai Bongkar Kebobrokan Rotasi Jabatan di Internal KPK

Margarito mengatakan sejak KPK mendevinisikan sendiri eksistensinya, kedudukannya yang diatur dalam UU, justru dapat melebihi kewenangan dari lembaga yang diatur oleh konstitusi negara ini.

"Ini organisasi tidak diawasi, komisi III DpR saja kelimpungan mengahadapi mereka padahal menggunakan alat setingkat angket. Lembaga ini dibuat berdasarkan UU, justru posisinya lebih tinggi dari lembaga yang diatur dalam konstitusi," ujar Margarito di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

 

Ia berpandangan, situasi seperti ini dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan terus berulang. Apabila, sambung dia, tidak ada keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU KPK nya.

"Karena itu, kalau kita tidak dan rasanya memang berat (mau buat beres KPK) mulai dari perubahan UU, meski saya pesimis. Tanpa mengubah UU anda tidak akan bisa keluar dari situasi seperti saat ini," sebutnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil bersekapat bahwa pembenahan terhadap institusi anti rasuah yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini harus melalui pendekatan regulasi.

"Soal regulasi sebenarnya belum ada pembicaraan setelah waktu berhenti wacana pembahasannya, dan kita sudah berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bahwa soal regulasi terkait pemberantasan korupsi, bukan hanya soal KPK saja. Melainkan, KUHP dan aturan UU yang lainnya,"ujar Nasir.

Jadi, kata Nasir, kalau memang ingin memberantas korupsi secara konferhensip di Indonesia ini, maka satu UU harus terintegrasi dengan UU lainnya.

"Maka regulasi yang harus diperbaiki bukan soal KPK saja, katakanlah UU tentang Pembendaharaan negara, UU keuangan negara. Jadi tidak benar kalau mau memberantas korupsi hanya memperbaiki UU KPK nya saja. Sehingga kemudian nanatinya terintegrasi semuannya, tidak menjadi tambal sulam yang selama ini terjadi," paparnya.

Baca Juga: DPR Minta KPK Selesaikan Konflik Internal 

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak) Ahmad Hariri pun mendesak KPK untuk berkerja berlandaskan pada acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompak, sambung Hariri mengaku khawatir jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi di institusi anti rasuah tersebut.

"Karenanya, meminta supaya DPR RI, khususnya Komisi III untuk segera memanggil pimpinan KPK dalam rangka melakukan konfirmasi dan evaluasi kinerja serta penguatan system internal kedepannya," ujar dia.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini