nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gagasan Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Justru Membuktikan Pemerataan Pembangunan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2019 23:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 14 337 2055745 gagasan-jokowi-soal-pemindahan-ibu-kota-justru-membuktikan-pemerataan-pembangunan-WqZEYSEwtq.jpg Diskusi Isu Pembahasan Pemindahan Ibu Kota (foto: Ist)

JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta bukanlah hal yang sulit bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab Jokowi adalah pemimpin visioner.

"Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan, sekaligus mampu merealisasikannya. Banyak hal yang sudah diwujudkan Presiden Jokowi. Misalnya berhasil mengulang sukses Bung Karno menggelar Asian Games yang sangat prestisius di mata Internasional," ucap Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Michael Umbas dalam diskusi Bertema Memindahkan Ibu Kota: Ide Bung Karno dan Implementasi Jokowi” di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Jadi Warisan Penting Jokowi, DPR Siap Berikan Dukungan

Dia menambahkan, di sektor infrastruktur dibangun merata di semua daerah, baik jalan tol, tol laut, hingga jalan desa, irigasi, bendungan, banyak sekali. Menurutnya, Presiden Jokowi juga merealisasikan MRT di Jakarta yang idenya sudah sejak zaman Soeharto, namun baru terealisasi era Jokowi, sehingga Indonesia sudah seperti negara maju. 

"Ketika Jokowi membahas gagasan besar untuk memindahkan ibu kota Jakarta, banyak yang memberi tanggapi nyinyir dan utopis. Misalnya ada yang menyebut rencana penindahan ibu kota hanya buntut kekecewaan karena Ahok kalah dalam Pilkada di DKI," urainya. 

diskusi Bertema Memindahkan Ibu Kota: Ide Bung Karno dan Implementasi Jokowi” di Jakarta, Selasa (14/5/2019). (foto: Ist)

Ada juga, kata Umbas, yang menganggap itu hanya sebagai pengalihan isu di tengah sengketa Pemilu 2019. Padahal pemindahan ibu kota tak serendah dan sekecil anggapan mereka itu. "Gagasan Pak Jokowi itu untuk kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia. Memindahkan ibu kota juga membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukan sebatas wacana politik. Jokowi justru membangun di daerah-daerah luar Pulau Jawa sehingga inilah yang disebut Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris," kata dia tegas.

Dia menambahkan, pembangunan yang merata membuka sumber ekonomi baru bang bangsa Indonesia. "Kalau Malaysia saja bisa memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Brunei Darussalam juga memindahkan Ibu Kota. Indonesia sebagai negara besar tentu sangat bisa memindahkan ibu kota. Pak Jokowi akan mewujudkan itu," paparnya.

Sementara Plt Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, pemindahan ibu kota itu sangat penting karena Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia.

"Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng. Di sisi lain, Jakarta juga masih ada peluang untuk menjadi daerah khusus karena pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di Jakarta," kata Akmal.

Akmal menjelaskan, pemindahan Ibu Kota juga penting dalam kaitannya dengan lingkungan dan faktor spiritual. Sebab mengambil keputusan bangsa harus dalam situasi dan kkndisi yang nyaman, tenang, dan, damai. "Bung Karno membangun istana di lokasi strategis di Bogor, tampak siring Bali. Sebab secara spiritual emosional bisa ambil keputusan strategis bangsa di tempat yang baik," sambungnya.

Sebaiknya, kata Akmal, yang jadi ibu kota nanti wilayah administratif saja. Biar tak ada kericuhan. "Sebab, wilayah administratif tidak ada DPRD," ungkapnya.

Baca Juga: Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2020 

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menambahkan, zaman Bung Karno sudah dilakukan perencanaan pemindahan ibu kota dan sudah ada simbolisasi tiang dan ketika itu ada Dubes Rusia, Dubes AS yang hadir saat peresmian peletakan batu pertama.

"Jadi sudah ada perencanaan yang matang. Tapi karena peristiwa 1965 dan masalah pembiayaan, akhirnya tak terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu, Palangkaraya selain pusat ibu kota juga pangkalan pertahanan berbasis angkatan udara. Dalam merealisasikannya, butuh komunikasi politik dan kesepakatan pemerintah bersama DPR," ucap Eko.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini