nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Ingatkan Ekonomi Indonesia Tak Terjebak dalam Middle Income Trap

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 09 Mei 2019 11:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 09 337 2053432 jokowi-ingatkan-ekonomi-indonesia-tak-terjebak-dalam-middle-income-trap-4hE1462iWQ.jpg (Foto: Fakhrizal F/Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar ekonomi Indonesia tak terjebak dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah guna bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor empat di dunia pada 2045.

Kepala Negara meminta agar reformasi birokrasi harus benar-benar bisa dijalankan. Ia menegaskan bahwa urusan perizinan dari pusat ke daerah harus bisa dipotong dan disederhanakan.

"Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus, itu banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, pola lama setop," kata Jokowi dalam pembukaam Musrembang di Hotel Sangrila, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Jokowi menegaskan, dirinya ingin melakukan yang terbaik untuk negara dalam lima tahun ke depan. Agar setelahnya ia tak mempunyai beban moral setelah tak bisa lagi menjadi presiden.

Foto: Fakhrizal/Okezone

"Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, dan investasi. Dua hal yang tak bisa diselesaikan. Karena Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten/kota, belum ada penyelesaian drastis," ujarnya.

(Baca juga: Jokowi: Indonesia Berpeluang Jadi Negara Ekonomi Terkuat Keempat di Dunia)

Jokowi menceritakan, lima tahun yang lalu sangat banyak investor yang datang ke Indonesia. Namun, para investor tersebut mengeluhkan rumitnya perizinan di Tanah Air.

"Orangnya datang, ingin tapi tidak netas. Contohnya pembangkit tenaga listrik, baik tenaga watt, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Lima tahun lalu saya cek, berapa izin, ada 259 izin, apa enggak terengah investornya. Urus investor enggak mungkin tiga tahun, urus izin siapa yang kuat. Kalau dimasukkan koper, bisa 10 koper. Sebelumnya hanya rekomendasi dari kantor ini, sekarang izin," ujarnya.

"Sudah kita potong 259 jadi 58. Tapi jangan tepuk tangan, masih banyak itu 58. Maksimal lima cukup. Kita ada investasi listrik, masih 58 izin sudah kita potong. Nanti kita tepuk tangan bapak ibu kalau izin di bawah lima. Sama, di pusat atau daerah sama," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengingatkan, persoalan Indonesia adalah defisit transaksi berjalan, lantaran tidak berorientasi pada ekspor dan investasi. Ia pun mengaku jengkel karena persoalan penyerdehanaan perizinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

"Jengkel saya, enggak bisa selesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota masih sanggup, lingkup provinsi sanggup, tapi lingkup negara, 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota (itu susah)," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini