nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bareskrim Jadwalkan Periksa Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Pencucian Uang

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 09:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 08 337 2052885 bareskrim-jadwalkan-periksa-bachtiar-nasir-sebagai-tersangka-pencucian-uang-P7NFqml7Zc.jpg Ustaz Bachtiar Nasir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Ustaz Bachtiar Nasir diagendakan menjalani pemeriksaan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS), hari ini, Rabu (8/5/2019).

Dalam surat panggilan yang diterbitkan,Bachtiar Nasir akan menjalani pemeriksaan tersebut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri.

"Ya, sudah dikirim surat panggilannya," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga, saat dikonfirmasi.

Adapun, polisi mengeluarkan surat pemanggilan bagi Bachtiar Nasir dengan nomor S Pgl/212/v/Res2.3/2019 Dit Tipideksus. Berdasarkan surat pemanggilan pemeriksaan Bachtiar Nasir dengan nomor S. Pgl/ 1212/V/RES.2.3/2019/ Dit Tipideksus tertanggal 3 Mei 2019.

(Baca juga: Polri Tetapkan Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Pencucian Uang)

Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan tersebut ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Jauh sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan seorang pria berinisial IA (Islahudin Akbar) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).

Bachtiar Nasir

Perkara ini bergulir pada tahun 2017. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

(Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bachtiar Nasir Bakal Langsung Diperiksa Besok)

Dalam surat itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini