nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dugaan Korupsi Pengadaan Traktor, Komjak: Harus Diproses demi Kepastian Hukum

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 09:12 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 08 337 2052884 dugaan-korupsi-pengadaan-traktor-komjak-harus-diproses-demi-kepastian-hukum-V6LBECofUv.JPG Komisioner Komjak RI, Barita Simanjuntak (Foto: Koran SINDO)

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk tetap menindaklanjuti perkara dugaan korupsi pengadaan alat traktor yang disinyalir merugikan negara hingga Rp56,203 miliar.

Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Barita Simanjuntak mendesak penyidik Kejagung tidak hanya memproses pelaksana lapangan saja, melainkan juga penanggung jawab dalam proyek tersebut.

“Semua yang terlibat wajib diproses, diperiksa secara adil, benar dan profesional, tidak hanya pelaksana lapangan tetapi sampai pejabat yang bertanggung jawab,” ujar Barita, Rabu (8/5/2019).

(Baca juga: Kejagung Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Traktor)

Menurutnya, kasus tersebut telah menarik perhatian publik, sehingga Kejagung harus gerak cepat mengusutnya hingga tuntas. Apalagi, menurut informasi yang diterima pihaknya, kasus ini sudah berjalan, bahkan Kejagung telah mengerucutkan dan mengantongi para calon terssangka.

“Kita harapkan kasus ini segera diproses untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali mengingat kasus ini sudah cukup lama dalam proses penyidikan,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, John Kenedy Azis meyakini jika lima sprindik penanganan penyimpangan proyek tahun 2015 itu bakal ditindaklanjuti oleh lembaga pimpinan M Prasetyo. Pasalnya, sprindik yang dikeluarkan oleh Kejagung telah melewati proses penyelidikan yang akurat.

(Baca juga: KPK Tetapkan Eks Dirjen Hortikultura sebagai Tersangka)

Gedung KejagungGedung Kejagung (Foto: Okezone)

"Tentunya, kejaksaan dalam mengeluarkan sprindik bukan sembarangan. Tentu sudah melalui proses penyelidikan yang akurat. Sehingga statusnya dinaikkan ke penyidikan," ucap John.

Dirinya meminta kasus ini perlu dibuka secara transparan kepada publik demi menghindari kecurigaan dalam proses penanganan hukumnya. "Setiap kasus harus dibuka secara transparan tidak ada kasus yang dirasakaan," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik JAM Pidsus Kejagung telah mengeluarkan enam surat perintah penyidikan (sprindik) perkara dugaan penyimpangan anggaran proyek ini. Keenam sprindik itu, di antaranya pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, rice transplanter, seeding tray dan pompa air, ekskavator yang diduga merugikan keuangan negara mencapai angka Rp56,203 miliar.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini