nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Revisi UU terkait Pemindahan Ibu Kota Belum Dibahas DPR

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 06 Mei 2019 21:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 06 337 2052303 revisi-uu-terkait-pemindahan-ibu-kota-belum-dibahas-dpr-ntZzBopElF.jpg Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan parlemen akan mendukung rencana pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Bappenas pun telah melakukan kajian selama tiga tahun untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota.

"Ya prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini sudah masuk pengkajian kita menyambut baik," kata Bamsoet usai menggelar buka puasa Presiden Jokowi bersama petinggi lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

(Baca Juga: Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Dipindahkan ke Kepulauan Seribu

Bamsoet mengingatkan agar pelaksaan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, pekerjaan pemindahan ibu kota tersebut bukan pekerjaan yang gampang dilakukan.

"Karena ini pemindahan ibu kota satu hal yang tidak mudah," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menerangkan, Presiden Jokowi telah meyakinkan para petinggi negara bahwa pemindahan ibu kota tersebut tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ilustrasi 

Menurut dia, pemindahan ibu kota tanpa APBN tersebut menjadi tanggung jawab BUMN untuk mencari anggaran pemindahan ibu kota. "Itu tugas daripada BUMN. Ya kita lihat sejauh mana konsep yang sudah dibuat Bappenas dan disinkronkan dengan Kementerian Keuangan, nanti kita bahas lagi di DPR," katanya.

(Baca Juga: Di Acara Buka Puasa Bersama, Jokowi Tegaskan Keseriusannya Pindahkan Ibu Kota

Bamsoet menegaskan DPR belum melakukan pembahasan apa pun terkait rencana untuk merevisi undang-undang penetapan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Mengingat penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

"Belum. Baru melakukan kajian-kajian," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini