nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Romi Tidak Sah

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 06 Mei 2019 14:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 06 337 2052111 sidang-praperadilan-kuasa-hukum-sebut-penetapan-tersangka-romi-tidak-sah-oxizwQyd3b.jpg Mantan Ketum PPP, Romahurmuziy. (Foto : Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Setelah sempat tertunda dua pekan, sidang perdana praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Romi membacakan permohonan praperadilan mengenai gugatan mereka atas penetapan tersangka oleh KPK.

Dalam permohonannya, kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai termohon melakukan tindakan di luar hukum. Salah satunya soal proses penyelidikan untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan yang dilakukan KPK, sebelum diterbitkannya surat perintah penyelidikan.

Berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang No. STPD.EK226/22/03/2019, tanggal 15 Maret 2019 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-l7/01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas-l9/20-22/02/2019 tangal 6 Februari 2019.

"Namun, berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang, tidak dapat ketahui Surat Perintah Penyelidikan tersebut diterbitkan untuk menyelidiki siapa dan dalam perkara apa," kata Maqdir dalam persidangan, Senin (6/5/2019).

Selain itu, dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT), KPK dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yakni penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

"Sedangkan yang dilakukan oleh penyelidik termohon (KPK) setelah menangkap pemohon (Romi), melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan permintaan keterangan bertempat di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 116, Surabaya, Jawa Timur, dan kemudian mengambil alih uang dan barang yang dikuasai orang-orang yang ditangkap," tuturnya.

Maqdir juga menilai, ditetapkannya Romi sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Namun kliennya itu ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/18/DIK.00/01/O3/2019 tanggal 16 Maret 2019.

Menurutnya, Romi juga tidak diberi kesempatan melaksanakan hukum positif yang terdapat dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya fakta termohon (KPK) tidak memberikan kesempatan kepada pemohon (Romi) untuk melaporkan terebih dahulu goodie bag yang diterima oleh Amin Nuryadi dari Muhammad Muafaq Wirahadi, tetapi justru melakukan OTT seolah-olah pemohon telah secara sengaja menggunakan jabatan untuk mendapatkan uang.

"(Maka) menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Iebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, termasuk Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/12/D1K.Ol .03/01/03/2019 tanggal 16 Maret 2019," sebutnya.

Sidang praperadilan Romahurmuziy di PN Jaksel. (Foto : Muhamad Rizky/Okezone)

Maqdir juga meminta KPK mengeluarkan Romi dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Ia juga menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019, adalah premature atau belum waktu saatnya.


Baca Juga : KPK Periksa Staf Ahli Menag dan Ketua DPW PPP Jawa Timur Terkait Suap Romi

"Dan oleh karenanya memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan bagi pemohon untuk menjalankan hak asasinya yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang guna melaporkan penerimaan yang diterimanya sesuai dengan perundangan yang berlaku," tuturnya.


Baca Juga : Sidang Praperadilan Romi Kembali Dijadwalkan Hari Ini

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini