nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usul DPR agar Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 05 Mei 2019 22:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 05 337 2051830 usul-dpr-agar-pemindahan-ibu-kota-tak-bebani-apbn-a9yALegIMJ.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menawarkan idenya terkait hal tersebut.

Misbakhun mengatakan, pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru RI bisa dilakukan tanpa menggunakan uang negara. Caranya ialah gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta.

Selanjutnya, kata Misbakhun, pihak swasta yang menggunakan gedung milik negara di Jakarta diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru RI. "Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (5/5/2019).

Menurutnya, skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya.

"Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan di ibu kota baru. Mereka diberi hak selama 50 tahun yaitu dua kali periode HGB (hak guna bangunan, red) untuk memanfaatkan gedung-gedung di Jakarta yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga karena pindah ke ibu kota yang baru," tuturnya.

Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Jakarta. (Foto : Fadel Prayoga/Okezone)

Misbakhun meyakini pola tersebut sangat bisa dilakukan. Sebab, pemerintah dan swasta sama-sama diuntungkan. "Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak-red)," tuturnya.

Ia menambahkan, payung hukum untuk pemindahan ibu kota juga harus disiapkan. Ia pun siap menginisiasi rancangan undang-undangnya di DPR. "Jika perlu dibuatkan undang-undang khusus terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru. Yang penting anggaran bisa ditekan, tetapi pemindahan ibu kota RI tetap terealisasi," kata Influencer TKN Jokowi-Ma'ruf itu.


Baca Juga : Rencana Pemindahan Ibu Kota, Pemprov Kalteng Siapkan Lahan Seluas 300 Ribu Hektar di Palangkaraya

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota negara. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemindahan ibu kota RI diperkirakan menelan anggaran antara Rp323 triliun hingga Rp466 triliun.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani menyampaikan. "Bapak Presiden mengatakan akan sangat tidak bergantung pada APBN. Jadi, tidak bakal mengganggu alokasi anggaran untuk apa pun. Itu permintaan dan harapan dari Presiden," kata Ahmad Erani, di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019.


Baca Juga : Jika Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, BMKG: Aman dari Gempa dan Tsunami

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini