nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berantas Korupsi, KPK Diminta Terus Bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 05 Mei 2019 16:49 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 05 337 2051784 berantas-korupsi-kpk-diminta-terus-bersinergi-dengan-polri-dan-kejaksaan-zNTeJ74NUD.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Maraknya praktik korupsi di Tanah Air bukan merupakan sebuah masalah kecil. Sehingga, dibutuhkan kesinergian yang baik antarinstitusi penegak hukum, yakni Jaksa Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus besar.

Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta KPK untuk tak bekerja sendirian dalam memberantas praktik-praktik rasuah. Sebab, ia melihat kini lembaga Polri dan Kejaksaan seakan kurang bertaring dalam menghilangkan budaya koruptif di Indonesia.

"Polisi matisuri, Kejaksaan lumpuh, kemudian dibuat satu lembaga namanya KPK," kata Neta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Menurut dia, pembentukan Tim Saber Pungli yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Presiden membuat saber pungli, tapi belakangan enggak jelas saber pungli," ucap Neta.

Ilustrasi

Neta mengimbau lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS itu tak hanya fokus terhadap penindakan saja, sehingga pencegahannya dikesampingkan. Padahal, kata dia, pencegahan itu merupakan solusi terbaik dari masifnya praktik korupsi.

"Kasus korupsi negeri ini keberadaan KPK dia punya fungsi pencegahan dan pembinaan. Tapi KPK tidak berjalan maksimal, dari penindakaan mereka fokus pada OTT," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, Marbawi A Katon menilai semangat antikorupsi sudah mulai melemah. Hal ini pun harus menjadi komitmen Presiden ke depan untuk membersihkan para politikus yang bersifat koruptif.


Baca Juga : 3 Dokter Spesialis di Pekanbaru Terbukti Korupsi Alat Kesehatan

"Orang harus terbukti bersih, entah caranya mendapat legalstanding dari institusi korupsi atau seperti apa," kata Marbawi.

Menurut dia, komitmen pemberantasan korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Karena kepala negara tidak memegang sendiri kekuasaannya.

"Komitmen ini tidak gampang, seorang presiden bukan hidup di ruang hampa tapi kelompok kekuatan, misalnya oligarki di Indonesia," ujar Marbawi.

Baca Juga : Beri Efek Jera, KPK Harap Napi Koruptor Dijebloskan ke Lapas Nusakambangan

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini