nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

May Day, Pemerintah Diminta Masukkan Peran Tripartit untuk Buat Skema Pengupahan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2019 21:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 01 337 2050357 may-day-pemerintah-diminta-masukkan-peran-tripartit-untuk-buat-skema-pengupahan-sbHPT3VPZb.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Hari Buruh Internasional atau May Day 2019 diperingati oleh berbagai organisasi pekerja, salah satunya Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama. Dalam momentum ini, organisasi tersebut meminta pemerintah segera mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kita meminta agar pemerintah segera mendorong revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan revisi terbatas UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memasukan seluruh pasal-pasal yang telah di judicial review di MK dan kondisi pekerja di era ekonomi digital," kata Presiden K Sarbumusi, Syaiful Bahri Anshori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/5/2019).

K Sarbumusi juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dengan memasukkan peran tripartit dalam skema pengupahan. Menurut Syaiful, peran tripartit sangat diperlukan untuk membuat skema pengupahan tersebut.

"Menjadi sebuah keharusan revisi PP 78/2015 dengan memasukkan peran tripartit, yang akan membuat skema upah dan membuat kebijakan meminimalkan disparitas upah minimum antar daerah di Indonesia," tutur Syaiful.

Dilarang Demonstrasi di Depan Istana Negara, Buruh Gelar Teaterikal (foto: Sarah Hutagaol/Okezone)

Menurut Anggota Komisi I DPR RI tersebut, pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan transformasi sektor informal menjadi formal dalam bingkai penyediaan perlindungan yang maksimal kepada buruh informal tersebut.

"Pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan transformasi sektor informal menjadi formal dalam bingkai penyediaan perlindungan yang maksimal kepada buruh informal dan rentan melalui alokasi anggaran untuk jaminan sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pasar kerja dan akses terhadap keuangan," tuturnya.

Baca Juga : Sayangkan Adanya Kekerasan terhadap Wartawan saat May Day, Sandi: Mesti Ditindaklanjuti

Sementara itu, Sekjen K Sarbumusi, Eko Darwanto meminta kepada pemerintah untuk terlibat dalam program asuransi untuk pegangguran.

"Kita mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund) yang masih dibiayai oleh daop BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh Kemnaker RI,” ucapnya.


Baca Juga : Ini Tuntutan Lengkap Buruh di May Day 2019

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini