Hanura Minta Penjelasan KPK Terkait OTT terhadap Bupati Talaud

Subhan Sabu, Okezone · Selasa 30 April 2019 18:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 30 337 2049970 hanura-minta-penjelasan-kpk-terkait-ott-terhadap-bupati-talaud-zkp5H5Z97Q.jpeg Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. (Facebook)

JAKARTA – Partai Hanura mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjelaskan ke publik terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip.

Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Hanura, Benny Rhamdani, menegaskan KPK harus menjelaskan alasan OTT terhadap Sri Wahyumi yang bergabung ke Partai Hanura pada 2018.

Menurut Rhamdani, DPP Hanura sudah mendapat kabar soal penangkapan Bupati Talaud tersebut. Dari informasi yang tersebar, penangkapan itu terkait kasus penggelapan APBD.

"Kami dari partai (Hanura) ingin KPK memberikan keterangan secepatnya agar publik tahu apa yang menjadi dasar dan alasan penangkapan terhadap Bupati tersebut,” ujar Rhamdani, Selasa (30/4/2019).

Bupati Talaud Sri Wahyumi (Facebook)

Bupati Talaud terjerat OTT KPK pada Selasa 30 April 2019, sekira pukul 11.20 WIB dengan dikawal beberapa polisi bersenjata. Sri Wahyumi kini tengah dibawa ke Jakarta melalui jalur transit ke Manado dengan pesawat Wings Air nomor penerbangan IW 1163.

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Ibrahim Tompo menyatakan, pihaknya hanya mengawal jalannya OTT karena penindakan dilakukan KPK.

"Itu kegiatan KPK. Kita cuma back-up personel pengamanan," ujar Ibrahim saat dikonfirmasi Okezone.


Baca Juga : Hanura Tak Akan Beri Bantuan Hukum untuk Bupati Talaud Sri Wahyumi

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Sulawesi Utara. Dalam hal ini, tim satgas menangkap enam orang.

Pada operasi tangkap tangan di Jakarta, KPK menangkap empat orang yang berasal dari pihak swasta. Sedangkan di Sulut, KPK mengamankan dua orang, yang salah satunya merupakan Kepala Daerah.


Baca Juga : OTT KPK Bupati Talaud Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini