Jokowi: Pulau Jawa Sudah Tidak Memungkinkan Lagi Jadi Ibu Kota

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 30 April 2019 14:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 30 337 2049827 jokowi-pulau-jawa-sudah-tidak-memungkinkan-lagi-jadi-ibu-kota-oVpbZWjBCx.jpg Jokowi (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa harus didasarkan dengan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia.

Menurut Jokowi, rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa itu lantaran saat ini sebesar 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.

 Baca juga: JK: Pemindahan Ibu Kota Baru Tahap Studi, Belum Persiapan Fisik

"Ini kan kita tidak berpikir sekarang berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, dan 100 tahun yang akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya sudah ya, kita memiliki 17.000 Pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia kurang lebih 149 juta," kata Jokowi di Cikupa, Tangerang, Selasa (30/4/2019).

 Jokowi

Kepala Negara memaparkan, ke depannya, Pulau Jawa sudah tak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai Ibu Kota. Hal ini lantaran terkendala persoalan lingkungan dan pasokan airnya.

 Baca juga: Palangka Raya, Tanah Bumbu atau Penajam, Mana Lebih Layak Jadi Ibu Kota Indonesia?

"Sehingga, daya dukung baik terhadap air lingkungan baik lalu lintas semua ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membahas rencana pemindahan Ibu Kota kedalam ratas. Dalam kesempatan itu diketahui terdapat tiga alternatif pilihan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, alternatif pertama yang dibahas dalam ratas itu yakni Ibu Kota tetap di Jakarta namun daerah seputaran Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.

 Baca juga: TKN: Wacana Pemindahan Ibu Kota Langkah Strategis yang Patut Didukung

"Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," kata Bambang, kemarin.

Sedangkan, alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, namun masih berada di radius 50-70 km dari Jakarta. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia.

"Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia," jelasnya.

Ia menambahkan, alternatif ketiga adalah memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.

"Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini