nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Ajak Negara ASEAN Tingkatkan Kerja Sama MLA

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 25 April 2019 20:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 25 337 2048110 wiranto-ajak-negara-asean-tingkatkan-kerja-sama-mla-KVkl0SBTTd.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kejahatan transnasional terus berkembang dan teroganisir sehingga memudahkan para pelaku untuk bisa melarikan diri dari hukum. Mereka sudah ada di banyak lini, bukan hanya terorisme saja. 

Demikian dikatakan Menteri Menko Polhukam Wiranto saat membuka 6th Meeting of Attorneys General/Ministers of Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) (AGs/Ministers Meeting on MLAT ke-6) di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, seperti dalam siaran persnya, Kamis (25/4/2019).

Dijelaskan Wiranto, selain terorisme, kejahatan transnasional sudah mencakup tindak pidana perdagangan gelap seperti obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perdagangan satwa yang dilindungi, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan senjata, pencucian uang, pembajakan laut, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan dunia siber (cybercrime).

"Tidak ada negara yang biasa berdiri sendiri dalam melawan kejahatan seperti itu atau pun memberantasnya. Semua negara tidak punya pilihan untuk mengatasi kompleksitas itu kecuali menggunakan sebuah mekanisme global dalam memerangi tindak pidana trans-nasional,” katanya.

(Baca Juga: Bersama KPK, MLA Perkuat Pemberantasan Korupsi

MLA

Menurut mantan Panglima ABRI itu, negara harus memberantas tindak pidana transnasional. Bila tidak, akan merusak proses politik, melemahkan keamanan, membahayakan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi. Bahkan, menghalangi pemerintahan sebuah negara yang sudah berjalan dengan baik.

"Dalam memberantas tindak pidana transnasional, Indonesia dan negara-negara lainnya tentu sudah melakukan beberapa tindakan seperti yang dilakukan dalam negeri melalui undang-undang dan kebijakan, sedangkan secara regional dan internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,” tuturnya.

(Baca Juga: Pemerintah Teken MLA dengan Swiss, Akuntabilitas Jokowi-JK Dianggap Membaik)

Wiranto menambahkan, khusus di Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN juga sudah melakukan beberapa kerjasama hukum internasional dengan komponen penting dari penyelidikan hingga penuntutan pidana. Beberapa kerjasama yang menguntungkan negara ASEAN yakni ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Interpol dan kerjasama polisi se-ASEAN (ASEANPOL).

ASEAN juga telah melakukan upaya kolektif di tingkat regional dan internasional untuk memerangi kejahatan transnasional. Para pemimpin negara ASEAN juga telah mendorong beberapa badan sektoral yang relevan seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes atau Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Lintas Negara (AMMTC), ASEAN Law Ministers Meeting atau Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM), dan ASEAN Defence Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) yang bertujuan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dalam menangani masalah tindak pidana transnasional. 

“MLA yang dioperasikan bersama dengan kerjasama hukum yang ada adalah salah satu instrumen paling penting untuk investigasi lintas batas dalam penegakan hukum internasional. Dalam banyak kasus, akses ke informasi, dokumen, dan intelijen diperlukan agar otoritas penegak hukum berhasil mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kejahatan,” tuturnya.

(Baca Juga: Persempit Ruang Gerak Koruptor, KPK Sambut Baik MLA Indonesia-Swiss)

Kendati sudah terikat dengan MLA di negara ASEAN masih menghadapi beberapa tantangan dan implementasi instrument hukum yang ada. Untuk itu, perlu ada perbaikan MLA antar negara ASEAN seperti bagaimana mengembangkan praktik terbaik untuk memungkinkan bantuan yang luas dan cepat, bagaimana meningkatkan efektivitas dan kinerja otoritas pusat di masing-masing negara, dan bagaimana memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendukung eksekusi permintaan MLA.

“Mari semua negara yang tergabung dalam ASEAN menempatkan komitmen ke dalam kerja-kerja praktis, seperti peningkatan MLAT ASEAN ke dalam Perjanjian ASEAN, yang pada akhirnya akan mengarah pada keberhasilan kita dalam memerangi dan menekan kejahatan transnasional terorganisir,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, pembahasan yang sudah ada di Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) (SOMMLAT) beberapa hari lalu hasilnya bisa dibawa ke Meeting of Attorneys General/Ministers of Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) (AGs/Ministers Meeting on MLAT ke-6).

“Nantinya setelah disetujui ditingkat Menteri hukum se-ASEAN hasil pembahasan ini akan dibawa dan dilaporkan pada tingkat KTT ASEAN di Bangkok pada 20-23 Juni 2019 mendatang,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini