nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bahaya Hoaks, Publik Bisa Tak Percaya pada Penyelenggara Pemilu

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Sabtu 20 April 2019 10:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 19 337 2045726 bahaya-hoaks-publik-bisa-tak-percaya-pada-penyelenggara-pemilu-iQicIoCAk3.jpg Contoh surat suara pada Pilpres 2019 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemilu 2019 untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden telah berlangsung pada 17 April 2019 lalu. Masyarakat kini tengah menantikan hasil resmi (real count) yang akan diungkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait Pemilu yang digelar tahun ini, ternyata telah ada sejumlah laporan hoaks alias informasi bohong yang tercatat sejak tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho.

"Dalam catatan kami, sejak Juli 2018 hingga awal April, tercatat 26 hoaks yang menyerang lembaga pemilu. Sejak hari H, hoaks mengalir tanpa henti," kata Septiaji kepada Okezone di Jakarta, Jumat, 19 April 2019.

Ia mengatakan, pada prapemilu, hoaks yang muncul sangat mungkin merusak rasionalitas pemilih, sehingga pilihan mereka tidak lagi jernih dalam melihat kandidat, karena sudah mengalami bias akibat terpapar hoaks demi hoaks yang meningkat tajam.

"Hoaks ini juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan publik tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, dan bisa berakibat chaos terhadap demokrasi kita," tuturnya.

Petugas KPPS

"Beberapa akun penyebar hoaks itu akun abal-abal, bisa jadi ia berasal dari grup khusus untuk menyebarkan disinformasi di media sosial. Sehingga tidak menutup kemungkinan serangan ini memang dikoordinasi," kata Septiaji menjelaskan.

Namun lebih pastinya lanjutnya, butuh penyelidikan dari pihak yang berwajib. Septiaji menyebut, bila hoaks disebarkan antar kubu kandidat, tentu itu bagian dari black campaign, untuk saling mengalahkan.

Sedangkan hoaks yang menyerang legitimasi pemilu, tentu tujuannya untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu maupun lembaga penyelenggaranya. Jika melihat jumlah hoaks politik yang beredar cepat kata dia, masih banyak masyarakat yang belum bisa mengendalikan diri dengan baik ketika menerima informasi di media sosial.

Septiaji berujar, meski masyarakat sebenarnya paham bahwa hoaks itu berbahaya atau berdampak buruk, namun banyak pula yang belum tahu cara membedakan atau mengetahui apakah informasi itu hoaks atau bukan.

Ilustrasi Penghitungan Suara

Tips Mencegah Penyebaran Hoaks

Dirinya lantas berbagi tips untuk mencegah penyebaran informasi hoaks. Yang pertama, dari diri sendiri, masyarakat harus melakukan pengendalian diri. Menjelang pencoblosan misalnya, akan ada banyak informasi dengan judul menggoda dan bombastis. Cek lagi sebelum informasi itu dibagi atau di-share.

Kedua, ketika menemukan informasi simpang siur terkait kepemiluan, maka masyarakat bisa mengambil informasi dari lembaga yang otoritatif seperti KPU dan Bawaslu. Rendahnya literasi masyarakat terkait kepemiluan menyebabkan mereka mudah jadi sasaran provokasi terkait penyelenggaraan pemilu.

Infografis Lipsus Pemilu 2019

"Masyarakat jangan ikut melakukan generalisasi ketika misalnya ditemukan sebuah potensi kecurangan, dan melabelinya dengan pemilu curang. Pemilu yang baik itu bukan karena tidak ada yang curang sama sekali, tetapi ketika ada kecurangan, maka ada mekanisme yang berjalan untuk mengatasi kecurangan itu," kata dia.

Ketiga, banjir hoaks politik yang bisa lebih dari tiga topik per hari, menurutnya mungkin akan menyebabkan masyarakat bingung memilah mana fakta mana hoaks. Untuk itu seringlah menengok kanal cekfakta yang disediakan oleh media massa, situs antihoaks seperti CekFakta.com, TurnBackHoax.ID, Stophoax.ID, untuk mengetahui apakah informasi itu hoaks atau tidak.

"Masyarakat juga bisa bertanya melalui layanan nomor WhatsApp yang dikelola oleh Mafindo di nomor 085574676701," ujarnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini