nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Eni Saragih Terkait Pengembangan Kasus Suap PLTU Riau-1

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 16 April 2019 10:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 16 337 2044058 kpk-periksa-eni-saragih-terkait-pengembangan-kasus-suap-pltu-riau-1-dGJQ3RePFk.jpg Eni Saragih. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Sedianya, terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Eni Saragih akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM‎. Dia akan dimintai keterangannya untuk tersangka Samin Tan (SMT).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Eni Maulani Saragih Tebar Senyum Usai Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Sebelumnya, KPK telah menetapkan bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal, Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

(Baca juga: Idrus Marham Bakal Divonis Terkait Suap PLTU Riau-1 Hari Ini)

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo.

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini