KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid soal Nyanyian "Serangan Fajar" Bowo Sidik

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 10 April 2019 20:50 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 10 337 2041760 kpk-buka-peluang-periksa-nusron-wahid-soal-nyanyian-serangan-fajar-bowo-sidik-ERmoWPSNzp.jpg Nusron Wahid.

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah tidak membantah pihaknya akan memanggil sejumlah saksi untuk mengklarifikasi ‎'nyanyian' Bowo Sidik Pangarso,, terkait “serangan fajar” yang menyeret nama Politikus Golkar, Nusron Wahid.

Salah satu yang akan dipanggil untuk diperiksa yakni Nusron Wahid. Sebab, Nusron disebut-sebut oleh Bowo yang memerintahkannya untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna serangan fajar di Pemilu 2019.

"Klarifikasi pasti dilakukan tapi terhadap siapa dan bagaimana metodenya tentu belum bisa disampaikan saat ini. Nanti penyidik kita membutuhkan keterangan dari pihak-pihak tertentu, siapapun orangnya, ya sepanjang relevan dan terkait tentu akan kami panggil," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Febri menjelaskan, 'nyanyian' Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama Nusron Wahid terkait amplop serangan fajar tidak cukup kuat jika tidak didukung keterangan yang lain. Oleh karenanya, KPK akan menguji kebenaran omongan tersebut.

(Baca juga: Nusron Wahid Buka Suara soal "Nyanyian" Bowo Sidik di KPK)

"Bagi KPK satu keterangan saja tentu saja tidak cukup, tapi satu keterangan itu tentu saja perlu dicek, diklarifikasi atau diverifikasi dengan bukti-bukti yang lain dan keterangan keterangan yang lain," ujarnya.

"Karena penting sekali bagi KPK, pertama untuk tidak tergantung pada satu keterangan saksi atau tersangka. Kedua harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Tapi tentu kami akan telusuri lebih lanjut informasi informasi yang relevan terkait sumber dana dari sekitar 8 miliar tersebut dan juga proses penukarannya," ujarnya.

Bowo Sidik

Bowo Sidik. (Foto: Puteranegara/Okezone)

Sebelumnya, Bowo mengaku disuruh Nusron mengumpulkan 400 ribu amplop guna keperluan “serangan fajar” di Pemilu 2019. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Nusron Wahid. Nusron menegaskan pernyataan Bowo tidak benar.

Nusron dan Bowo merupakan calon anggota DPR dari dapil Jawa Tengah II dari Fraksi Golkar. Keduanya sama-sama sedang berjuang merebut suara di Jawa Tengah untuk kembali jadi anggota DPR.

Namun, Bowo tersandung kasus di KPK sebelum pemilu digelar. Bowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Selain Bowo Sidik, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni anak buah Bowo dari PT Inersia, Indung yang diduga juga sebagai pihak penerima suap. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti, yang diduga sebagai pihak pemberi suap.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima tujuh kali hadiah atau suap dari PT Humpuss.

Bowo disinyalir menerima suap karena telah membantu PT Humpuss agar kapal-kapal milik PT Humpuss digunakan kembali oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) untuk m‎engangkut pendistribusian pupuk. Sebab, kerjasama antara PT HTK dan PT PILOG telah berhenti.

Bowo Sidik diduga‎ bukan hanya menerima suap dari PT Humpuss, tapi juga dari pengusaha lainnya. Total, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya yakni sekira Rp8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan “serangan fajar” di Pemilu 2019.

KPK sendiri telah menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks. 82 kardus serta dua boks tersebut berisi uang pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu dengan total Rp8 miliar yang sudah dimasukkan kedalam amplop berwarna putih.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini