nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bicara Kasus HAM, Aktivis Sebut Presiden saat Ini Tak Punya Beban Sejarah

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 10 April 2019 02:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 10 337 2041319 bicara-kasus-ham-aktivis-sebut-presiden-saat-ini-tak-punya-beban-sejarah-9bR5WowMoj.jpg Para aktivis 98 menyebut presiden saat ini yakni Jokowi tak punya beban sejarah untuk selesakan kasus HAM (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Aktivis yang terhimpun dalam Rumah Gerakan 98 optimis di bawah komda Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkah penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Karena presiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam," ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho, dalam diskusi bertajuk "Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc", yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Bernard mengatakan, saat ini momentum emas bagi pemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait kasus ini.

“Saat pemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasi statuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), namun di pemerintahan SBY prosesnya berhenti,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Aktivis KBRD, Garda Sembiring mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan. "Status korbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yang mendukung hal tersebut," tegasnya.

Sementara, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi beban sejarah. "Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalah penculikan aktivis," katanya.

Menurut Beka, Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karena memiliki kewenangan memanggil paksa.

"Sampai kapan pun, jika ini tidak dituntaskan, akan menjadi beban pemerintahan mendatang, karena kasus ini tidak mengenal kadaluarsa. Tanpa pengadilan HAM Ad Hoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadi beban setiap pemerintahan," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini