nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

'Yang Mulia' yang Mulia Akhlak dan Perilakunya

Opini, Jurnalis · Jum'at 05 April 2019 15:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 05 337 2039516 yang-mulia-yang-mulia-akhlak-dan-perilakunya-5Gy8Ta44Ap.jpg Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH (Foto: Okezone)

TIADA tugas yang lebih mulia di bumi ini selain menjadi duta-duta Allah, wakil-wakil Tuhan untuk menjalankan perintah-Nya bagi kebaikan manusia. Ada orang yang bertugas sebagai pengajar agama, ada yang bertugas sebagai guru dan dosen, ada pula yang bertugas sebagai dokter, ada pula sebagai penegak kebenaran dan keadilan; dan banyak lagi yang lain.

Para penegak kebenaran dan keadilan itu dikenal sebagai penegak hukum. Kenapa mereka disebut penegak hukum? Karena mereka adalah teladan dalam menjalankan hukum. Jadi bukan sekadar karena tugas mereka menegakkan hukum maka mereka disebut penegak hukum, tetapi karena mereka diyakini dan ditugasi oleh negara sebagai teladan atau orang-orang terbaik dalam menjalankan dan mengawal cara berhukum.

Dengan demikian maka penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas lain yang menjadi penjaga gawang undang-undang) adalah role model, suri teladan bagi masyarakat. Tapi dari mereka itu hanya satu golongan manusia yang paling dimuliakan. Mereka yang dimuliakan itu adalah para pengadil atau hakim di pengadilan--dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Kenapa para hakim dimuliakan? Karena mereka bukan manusia biasa. Para hakim adalah duta-duta Allah, wakil-wakil Tuhan, orang-orang yang diberi mandat untuk menjalankan hukum negara dengan jalan menghakimi secara bertanggung jawab kepada — dan selaras dengan — hukum Tuhan. Inilah sebabnya maka dalam setiap putusan pengadilan, ada kalimat yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Karena para hakim itu adalah duta-duta dari Tuhan Yang Maha Mulia untuk menjalankan hukum secara mulia, maka mereka disapa dengan sebutan "Yang Mulia." Mereka adalah satu-satunya kelompok warga negara yang selalu bahkan "wajib" dipanggil "Yang Mulia."

Apanya yang begitu mulia sehingga para hakim itu disapa "Yang Mulia"? Toganya-kah?, kursinya itu-kah?, tampang hakim itukah yang dimuliakan? Ataukah jabatannya itu yang dimuliakan?

Sesungguhnya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif sama derajatnya. Presiden RI, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua BPK sama derajatnya dalam tataran pimpinan lembaga penyelenggara negara.

Tapi sapaan "Yang Mulia" lebih sering disematkan kepada para hakim di sidang-sidang pengadilan, padahal posisi hakim sebagai pegawai negara jauh di bawah para pimpinan lembaga tinggi negara itu yang jarang disapa dengan sebutan "Yang Mulia."

Di sini tampak jelas bahwa sidang pengadilan itulah yang mengandung kemuliaan karena dijalankan oleh orang-orang pilihan, duta-duta Allah, wakil-wakil dari Tuhan Yang Maha Mulia untuk menegakkan nilai-nilai luhur nan mulia yaitu kebenaran dan keadilan. Maka secara filosofis sebetulnya yang dimuliakan adalah nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu yang membuat sidang pengadilan berhak mendapat kemuliaan. Berarti sidang pengadilan adalah suatu sidang yang bertujuan menegakkan nilai-nilai luhur nan mulia itu yaitu kebenaran dan keadilan.

Inilah sebabnya maka persidangan itu disebut pengadilan, artinya tempat di mana kebenaran dan keadilan dimuliakan dalam proses persidangan. Itu juga bermakna bahwa setiap persidangan di pengadilan harus selalu menjunjung tinggi kebenaran demi mencapai keadilan. Tanpa adanya kebenaran maka keadilan tak akan pernah bisa dicapai, sebab keadilan adalah buah dari kebenaran.

Proses penanganan perkara harus benar. Mekanisme yang digunakan harus benar. Teks-teks hukum yang dipakai harus benar. Interpretasi terhadap teks-teks hukum itu harus benar dan tidak multitafsir. Hukum acaranya harus benar dan taat asas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang adalah ciptaan termulia dari Allah.

Pembuktian kesalahan terdakwa harus jujur dan benar. Fakta-fakta persidangan harus disimpulkan secara tepat dan benar. Dan orang yang mendakwa serta menghakimi itu pun haruslah benar perilaku dan motivasinya. Keyakinan hakim yang subyektif itu pun harus benar di hadapan Tuhan yang menyelidiki isi hati hakim.

Apakah prinsip kebenaran abadi ini sungguh-sungguh dihayati oleh para "Yang Mulia" itu di pengadilan? Jawabannya ada pada hasil-hasil persidangan. Dalam banyak kasus kita saksikan bahwa putusan perkara bahkan yang sudah berkekuatan hukum tetap pun masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah kasus mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang meski sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi ternyata diberikan anotasi oleh sejumlah profesor dan doktor ahli hukum serta praktisi-praktisi hukum. Itu terjadi karena mereka menilai melalui eksaminasi ilmiah bahwa putusan perkara ini tidak menghadirkan kebenaran dan keadilan. Padahal justru kebenaran dan keadilan adalah ruh dari sidang pengadilan.

Kasus Irman Gusman hanyalah satu contoh. Masih ada banyak contoh lain di mana penegakan hukum dianggap kurang atau tidak menghadirkan kebenaran dan keadilan yang merupakan ruh dari persidangan di pengadilan.

Maka saya lalu merenung: Kenapa para "Yang Mulia" itu lupa atau bahkan lalai menegakkan ruh kebenaran dan keadilan itu untuk menjaga marwah dari kekuasaan kehakiman yang sangat kita hormati?

Saya kemudian temukan jawabnya dalam pengalaman saya sendiri yaitu ketika masih memimpin Komisi Yudisial. Saya temukan bahwa masalah utama yang menyebabkan para "Yang Mulia" itu melupakan kemuliaannya adalah kurangnya integritas diri, sehingga mudah tergoda lalu menistakan kemuliaan pengadilan.

Jadi, sebenarnya yang harus dikawal terus adalah integritas pengadil dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Kalau integritasnya ada, hukum yang kurang sempurna pun bisa membuahkan hasil yang baik. Karena pada dasarnya kata kuncinya adalah integritas individu.

Kalau pengadil itu ilmunya baik, moralnya baik, maka sempurnalah tindakannya. Tapi celakanya, kalau integritas moralnya baik tapi kurang ilmunya, maka menjadi tidak sempurna putusannya. Ilmunya ada tapi tidak berintegritas, malah lebih parah itu, lebih rusak dia.

Karena apa? Karena integritas itu harus lengkap — integritas ilmu dan integritas moral. Ketika saya masih di Komisi Yudisial untuk mengawal mereka, saya selalu berpesan pada para hakim: Hendaklah Bapak, Ibu, para hakim itu sekolah lagi, untuk menambah integritas keilmuan. Karena kalau hakim memutus tanpa ilmu, maka hasilnya adalah bencana.

Di situ dia bisa memindahkan kekayaan orang kepada yang tidak berhak, bisa mencabut nyawa orang hanya karena putusan hakim, bisa menzalimi orang, memasukan ke dalam penjara, padahal orang itu belum tentu bersalah. Padahal, lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak layak dihukum.

Akan tetapi integritas itu juga masih ada pengawalnya, yaitu profesionalisme. Kalau seseorang berintegritas tetapi tidak profesional, itu sama saja dengan tidak berilmu. Karena, profesionalisme itu adalah buah dari ilmu yang mumpuni.

Dengan demikian maka ketika seseorang dipanggil "Yang Mulia" maka secara teoritis dia dianggap sudah memiliki integritas keilmuan, integritas moral, dan profesionalisme sehingga dia akan mampu memuliakan pengadilan dengan nilai-nilai mulia yaitu kebenaran dan keadilan.

Orang awam akan bertanya seperti di atas: Apanya sih yang begitu mulia sehingga para hakim itu disapa dengan sebutan "Yang Mulia"? Bukan fisiknya yang mulia tetapi akhlaknya, karakternya, perilakunya, motivasinya, serta integritasnya seperti diuraikan di atas dalam menghadirkan kebenaran dan keadilan itulah yang membuat dia mulia. Karena dia adalah wakil Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui penyibakan kebenaran dan keadilan dalam persidangan.

Apa yang muncul dalam hati seorang hakim ketika ia disapa "Yang Mulia"? Apakah dia merasa tersanjung? Kalau dia merasa tersanjung, maka dia tak pantas lagi dipanggil "Yang Mulia." Sebab orang yang berakhlak baik dan berintegritas tidak akan mencari pujian dan sanjungan; justru akan rendah hati. Orang yang punya integritas tidak akan angkuh dan merasa diri sendiri yang benar, orang lain semua salah.

Seorang hakim yang berakhlak mulia pasti selalu menyadari bahwa sebutan "Yang Mulia" itu mengandung beban yang amat berat yaitu tanggung jawab kepada Tuhan untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam perkara yang sedang ditanganinya.

Karena hakim dipanggil "Yang Mulia" maka perilakunya pun harus mulia, motivasinya dalam mengadili harus mulia, cara penanganan perkara harus mulia, dan putusan yang ia jatuhkan pun harus mulia tujuannya. Itu yang saya namakan integritas moral. Jadi integritas itu adalah totalitas dari kepribadian; tidak hanya soal karakter.

Kalau hasilnya tidak mulia bahkan menyebabkan kontroversi, sanggahan, dan kritikan, maka dia tak pantas dipanggil "Yang Mulia" karena dia gagal memuliakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menghidupi atau menjadi ruh dari pengadilan. Karena negara hanya menyediakan pengadilan sebagai satu-satunya tempat di mana orang dapat memperoleh keadilan dalam perkara yang dijalaninya.

Apakah para "Yang Mulia" itu sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka sedang memikul tanggung jawab yang besar untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan atas nama Tuhan yang dipakai namanya dalam setiap amar putusan pengadilan?

Sebagai orang beragama, kita meyakini bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat di hadapan Sang Hakim Yang Maha Mulia itu, yaitu Allah swt. Tidak terkecuali putusan dari setiap "Yang Mulia" itu di sidang-sidang pengadilan.

Inilah sebabnya maka ketika para penyelidik, penyidik, pendakwa dan pengadil menegakkan hukum tidak sesuai dengan ukuran dan standar Tuhan, maka mereka bersalah dan jahat di hadapan Tuhan, meskipun di hadapan manusia secara hukum negara mereka dianggap benar atau menganggap dirinya paling benar.

Apalagi jika dalam menangani suatu perkara, para penegak hukum itu menggunakan hukum untuk memenuhi kepentingan yang berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Kejahatan terbesar dalam dunia peradilan adalah ketika para penegak hukum mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan hanya karena mengejar kepastian hukum yang semu, sarat kepentingan, dan tak mampu menghadirkan keadilan. Apalagi karena kepentingan politik atau pun kepentingan ekonomi yang sering menjebak penegak hukum.

Akhirnya saya tiba pada suatu kesimpulan sederhana: Tidak mudah, memang, untuk menyandang predikat "Yang Mulia" sebab setiap saat Dia Yang Maha Mulia itu menyelidiki isi hati kita dan menilai apakah mandat yang diterima untuk mewakili-Nya itu sudah dijalankan secara benar, jujur, dan adil sesuai kehendak-Nya.

Bagaimana kalau semua putusan yang dijatuhkan itu benar dan adil menurut ukuran manusia, tetapi salah dan tak adil bahkan jahat di mata Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Benar dan Maha Adil itu?

Di sini dibutuhkan perenungan yang mendalam. Perlu direnungkan apakah tindak-tanduk para pengadil dan penegak hukum lainnya sudah tepat menurut ukuran dan standar Tuhan ataukah hanya memenuhi kepentingan sesaat, merugikan orang lain, dan pada akhirnya membawa bencana bagi diri sendiri kelak di akhirat nanti.

Sebagai rambu yang perlu diperhatikan, sebaiknya para "Yang Mulia" itu senantiasa memeriksa perkara berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya putusan perkara harus selaras dengan kehendak Tuhan, menegakkan martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang mulia, dan menghadirkan keadilan sebagai perwujudan dari falsafah negara kita yaitu Pancasila.

Oleh: Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH, mantan Ketua Komisi Yudisial yang juga Guru Besar Hukum di Universitas Padjadjaran dan Dekan Fakultas Hukum Unikom Bandung.

 

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini