Aktivis Ingin Selesaikan Kasus 1998 dengan Sambangi Komnas HAM

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 04 April 2019 17:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 04 337 2039083 aktivis-ingin-penyelesaian-kasus-1998-dengan-sambangi-komnas-ham-4hS9KpHNT2.jpg Sejumlah aktivis 98 menyambangi kantor Komnas HAM (foto: Ist)

JAKARTA - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan pihaknya akan lebih fokus memperjuangkan rekomendasi DPR RI terkait kasus pelanggaran HAM berat agar ditindaklanjuti oleh DPR. Untuk diketahui, salah satu rekomendasi DPR adalah berusaha untuk menyelesaikan kasus orang hilang.

Apa yang dikatakan Komnas HAM, sejalan dengan perjuangan keadilan dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 yang digalakkan Rumah Gerakan 98 dengan mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan kelanjutan kasus pelanggaran HAM berat ini. Dimana Beka Ulung Hapsara lah yang menerima mereka.

"Pembentukan pansus yang dibuat komnas HAM untuk lakukan proses penyelidikan berdasar amanat UU, itu yang harus dilaksanakan,” kata Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM sudah secara jelas menyebutkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dan ini diperkuat dengan terbitnya rekomendasi DPR RI yang akhirnya mengeluarkan rekomendasi pada Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

(Baca Juga: Kasus Pelanggaran HAM Berat Ditegaskan Bukan Cuma Terkait Pemilu)

Dalam pertemuan itu, pihak Komnas HAM menyebutkan presiden telah meminta Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Komnas HAM menyatakan kasus pelanggaran HAM berat ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan, namun tidak ada unsur terbaru dalam hal tersebut," kata dia.

Bernard menilai, kasus pelanggaran HAM berat yang telah memiliki kekuatan berdasarkan dukungan politik adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Menurut kami inilah yang terlebih dulu harus dilakukan penyidikan. Dan dasar pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc ini adalah mengusut tuntas kasus ini,” tegas Bernard.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini