Share

KPK Godok Regulasi Penguatan Inspektorat Antisipasi Jual Beli Jabatan

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 04 April 2019 06:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 04 337 2038796 kpk-godok-regulasi-penguatan-inspektorat-antisipasi-jual-beli-jabatan-q7tiwdNrhK.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Maraknya kasus jual beli jabatan belakangan ramai jadi pembicaraan publik. Baru-baru ini kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, peranan inspektorat baik di tingkatan provinsi/kabupaten/ kota harus benar-benar berjalan untuk mengantisipasi perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagai pengendali operasional inspektorat penting sebagai penjaga masih kurang maksimal.

"Mereka tidak pada posisi yang perform untuk melakukan fungsi-fungsi check and balances, sehingga ini Ibarat isu basi yang enggak pernah mampu menggeser perubahan dengan cepat negeri kita," kata Saut kepada Okezone, Kamis, (4/4/2019).

 sd

Untuk itu, kata Saut, saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan terhadap regulasi inspektorat yang bekerjasama dengan kementerian untuk memaksimalkan dalam melakukan pengawasan.

"Koordinasi dengan Menpan, Kemendagri, dan lainnya, guna melakukan penyesuaaian dasar hukumnya sehingga secara struktur organisasi bisa perform melakukan check and balances," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga selama ini praktik jual beli jabatan tak hanya terjadi di Kementerian Agama (Kemenag). Jual beli jabatan itu bahkan berlangsung hampir di semua level.

"Presiden pernah bertanya kepada saya berapa banyak Kementerian yang terlibat dalam praktik transaksi. Saya tak berani menduga, ya lebih dari separuh. Tapi kami duga lebih dari 90 persen yang melakukan praktik, tinggal levelnya ada beda-beda," ujar Ketua KASN, Sofian Effendi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

 s

Sofian menerangkan, KASN telah menganalisa praktik jual beli jabatan ini dan hasilnya sangat masif sejak 2017 silam. Hasilnya, sambung dia, kementerian yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), justru banyak yang melakukan praktik jual beli jabatan tersebut.

Dia mengungkapkan, praktik jual beli jabatan paling banyak terjadi di kementerian yang menangani masalah pendidikan dan agama. "Itu yang paling marak. Cuma kami belum memiliki instrumen untuk membuktikan dan menangkap," tambahnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini