KPK Surati Ditjen Bea Cukai Konfirmasi Izin Proyek Tambang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 02 April 2019 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 02 337 2038114 dirjen-bea-cukai-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-izin-tambang-kvwZuaEBvf.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk mengonfirmasi pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta ‎izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, tahun anggaran 2007-2014.

Dalam suratnya, KPK meminta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi untuk mengirimkan stafnya agar bisa memberikan penjelasan ke tim penyidik KPK, pada Selasa (2/4/2019).‎ Pemanggilan itu hanya sebatas saksi.

"KPK mengirimkan surat panggilan kepada Heru Pambudi untuk dapat menunjuk staf. Sudah ditugaskan Bakti Tri Lestari," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

(Baca Juga: Eks Gubernur Sultra Nur Alam Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin)

KPK

Keterangan Ditjen Bea Cukai diperlukan untuk melengkapi berkas tersangka ASW, mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Mantan Bupati Konawe Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan dengan memuluskan SK (Surat Keputusan) kuasa pertambangan eksplorasi. Ia diduga mendapatkan imbalan sebesar Rp13 miliar.

(Baca Juga: Nur Alam, Dihukum 15 Tahun Bui lalu Gugat Saksi Ahli Rp3 Triliun)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini