nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perkuat Perlindungan TKI, Pemerintah Harus Terbitkan PP UU Pekerja Migran

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 01 April 2019 00:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 01 337 2037525 perkuat-perlindungan-tki-pemerintah-harus-terbitkan-pp-uu-pekerja-migran-ecusEBgpmk.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arief Patramijaya, meminta kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pelaksana (PP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum 22 November 2019 mendatang.

Menurutnya, aturan tersebut bisa memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mengingat, kata dia sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada buruh migran, diantaranya, masalah perekrutan TKI.

"Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar dan mengakali peraturan," kata Patra sapannya, saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

 sd

Calon legislatif Partai Hanura ini berpandangan, pemerintah dapat menggandeng beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi. Misalnya, keterampilan bahasa dan yang lainnya.

"Hal ini sejalan dengan berbagai kampanye buruh migran, mereka meminta alokasi 2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) untuk pelatihan vokasi ini," tutur Patra.

Patra menuturkan, Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini harus memberikan perlindungan hukum. Aturan ini, bisa dijadikan daya tawar pemerintah kepada negara penerima buruh migran.

"Berbagai masalah tersebut sebaiknya diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini tuntutan para buruh migran. Saya mendukung 100% perjuangan teman-teman buruh migran tersebut," papar Patra.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi IX DPR-RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan, pihaknya mengimbau agar, pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Perlaksana UU Nomor 18 Tahun 2017 itu. Pasalnya, dia meyakini regulasi itu bisa menjadi tumpuan perlindungan hukum kepada buruh migran Indonesia di luar negeri.

"Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan aturan turunan ini baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) atau pun Peraturan Menteri (Permen)," kata Hang Ali, dikonfirmasi terpisah

Selama ini, Hang Ali menjelaskan, DPR terus mengevaluasi rancangan aturan turunan dari UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu. Evaluasi ini, untuk memastikan negara penerima memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia.

 sdsd

Dengan begitu, kata Hang Ali, pengiriman buruh migran ke sejumlah negara yang dimoratorium bisa dibuka kembali. Contohnya, pengiriman TKI ke Arab Saudi.

"Di Arab Saudi tidak ada perlindungan kepada buruh migran. Kalau mereka menghendaki ada pengiriman buruh migran syarat utamanya memberikan pelindungan hukum kepada mereka," ujar dia.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut, moratorium pengiriman buruh migran di sejumlah negera perlu pengawasan yang baik. Jika tidak, hal itu dapat berpotensi human traffiking.

"Sekarang sudah ada kemajuan dengan adanya layanan terpadu satu atap di beberapa daerah asal buruh migran dan ada portal perlindungan warga dan aplikasi safe travel yg dikelola oleh Kementerian Luar Negeri," tutur Wahyu.

Wahyu meminta pemerintah untuk menjadikan UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran. Utamanya, terkait perkrutan para buruh migran.

"Pengawasan dan audit total perekrut tenaga kerja. Kemudian tidak lagi meprioritaskan timur tengah sebagai tujuan primadona," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini