Kasus Pelanggaran HAM Berat Ditegaskan Bukan Cuma Terkait Pemilu

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 28 Maret 2019 20:17 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 28 337 2036353 kasus-pelanggaran-ham-berat-ditegaskan-bukan-cuma-terkait-pemilu-8KQp0TlArD.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Isu pelanggaran HAM berat kerap kali "digoreng" ketika gelaran Pemilu tiba. Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Rumah Gerakan 98, menegaskan akan terus mengawal isu pelanggaran HAM berat seperti kasus penculikan dan penghilangan aktivis 97 dan 98, bukan hanya saat Pilpres berlangsung.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menerima delapan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka memperingati hari Ham se-Dunia. Pada kesempatan itu, JK mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah.

Pada acara yang berlanngsung akhir tahun lalu itu, JK menekankan, tidak mudah untuk pemerintah mengungkap peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi pada 20 atau 30 tahun silam.

Kendati begitu, Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho menegaskan, jajarannya akan terus mengawal isu tersebut hingga bisa dituntaskan.

“Isu ini akan terus kita suarakan, bersama-sama dengan elemen-elemen yang lain, termasuk dengan teman-teman aktivis 98 dari organ lain yang masih komit dengan isu ini. Karena isu pelanggaran HAM berat ini kan salah satu amanat daripada perjuangan reformasi 98,” ujar Bernard AM Haloho, Kamis (28/2019).

(Baca Juga: JK: Tidak Mudah Ungkap Peristiwa 30 Tahun Lalu)

Bernard juga menegaskan isu penculikan dan penghilangan aktivis 97 dan 98, tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Karena itu, Rumah Gerakan 98 juga mendorong agar Presiden Joko Widodo serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat itu.

“Dan kita akan tekankan kembali, juga akan kita konsolidasikan seperti yang tadi saya bilang, untuk kita melakukan aksi-aksi di lapangan,” tuturnya.

Dirinya pun menyayangkan ada sejumlah aktivis 98 yang saat ini berada di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yang menilai bahwa isu penculikan dan penghilangan aktivis 97 dan 98 hanya merupakan komoditas politik.

“Justru yang saya sayangkan aktivis 98 yang ada di kubu 02, yang selalu menyatakan bahwa isu ini hanya muncul pada momen Pilpres, ini kaset rusak yang diputar kembali, terus ini isu yang sudah tidak aktual, dan ini hanya komoditas politik dan segala macam,” kata dia.

(Baca Juga: Polemik Dalang Kerusuhan 98, Komnas HAM Sarankan Ini ke Wiranto dan Kivlan Zein)

Diketahui, hingga saat ini sejumlah rekomendasi Pansus DPR untuk menuntaskan kasus tersebut belum terwujud. Namun, ia mengaku penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa reformasi memang membutuhkan perjuangan yang cukup panjang.

“Rekomendasi Pansus DPR yang seharusnya difollow up oleh pemerintahan SBY dengan mengeluarkan Keppres untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, dan akan mencari korban yang hilang dan memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban, itu sampai hari ini kan belum terwujud,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti, tidak ada istilah layu untuk perjuangan kemanusiaan. Ray menilai, secara politik, isu HAM tidak cukup seksi dan terbukti tidak mendowngrade suara salah satu calon presiden.

"Namun, harus ada kelompok yang terus menyuarakan isu ini, untuk pressure dan merawat ingatan," kata Ray.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini