nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hakim Non-Aktif PN Semarang Lasito Akhirnya Ditahan KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2019 14:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 26 337 2035153 hakim-non-aktif-pn-semarang-lasito-akhirnya-ditahan-kpk-0y4xseR5Pl.jpg Hakim Non Aktif PN Semarang Lasito (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Hakim non-aktif Pengadilan Negeri Semarang, Lasito (LAS) akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lasito ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Pantauan Okezone, Lasito rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira pada pukul 14.15 WIB. Keluar dari Gedung KPK, Lasito tampak menggunakan rompi tahanan dengan tangan diborgol. Dia bungkam dan langsung masuk kedalam mobil tahanan.

KPK menahan Lasito di Rutan belakang Gedung Merah Putih. Dia akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan.

"Hakim LAS ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK," jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Kabur Usai Diperiksa KPK, Mobil Ketua PN Semarang Malah Menabrak Wartawan

Suap

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim non-aktif PN Semarang, Lasito.

Ahmad Marzuqi diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga: KPK Belum Tahan Bupati Jepara padahal Sudah Jadi Tersangka

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini