KPK Periksa Dua Kasatker SPAM Kementerian PUPR Papua

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 26 Maret 2019 10:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 26 337 2035008 kpk-periksa-dua-kasatker-spam-kementerian-pupr-papua-X2FFaVjh2H.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga saksi terkait kasus dugaan suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tiga saksi tersebut yakni dua Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Papua, Saul dan Raymond; serta satu PPK Satker SPAM Sumatera Utara, Puja Nurmadi. Ketiganya bakal diperiksa s‎ebagai saksi untuk tersangka Teuku Moch Nazar (TMN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Dalam perkara ini, KPK memang sedang melakukan pengembangan. KPK menemukan cukup banyak proyek Kementerian PUPR yang diduga dikorupsi oleh pejabatnya. Ada sekira 20 proyek milik Kementerian PUPR di daerah yang diduga bermasalah.

Bahkan ada 55 pejabat Kementerian PUPR yang mengembalikan uang ke lembaga antirasuah. Belakangan, KPK juga melakukan penyitaan berupa tanah dan bangunan hingga logam emas dalam pengembangan kasus ini.

(Baca juga: "Rampasan Perang" Jadi Kode Suap Pengusaha kepada Pejabat Kementerian PUPR)

Komisi Pemilihan Umum. (Foto: Okezone)

KPK juga sudah menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan PUPR terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017–2018.

Kedelapan tersangka tersebut yakni ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU); Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP), Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

Diduga keempat pejabat Kementerian PUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM Tahun Anggaran 2017–2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

(Baca juga: Usut Suap Proyek Air Minum, KPK Periksa 28 Kasatker SPAM)

Ilustrasi korupsi. (Foto: Okezone)

Empat pejabat Kementerian PUPR itu mendapat jatah suap berbeda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan USD5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan SGD22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar.

Ada 12 paket proyek Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017–2018 yang dimenangkan PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini