nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelaku Hoax Bisa Dikenakan UU Terorisme, Mabes Polri: Tergantung Hasil Analisa

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 15:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 21 337 2033112 pelaku-hoax-bisa-dikenakan-uu-terorisme-mabes-polri-tergantung-hasil-analisa-A2IxLzxMne.jpg Brigjen Pol Dedi Prasetyo (Foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menanggapi usulan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme.

Dedi menjelaskan bahwa bisa atau tidaknya menjerat pelaku hoax dengan Undang-Undang Terorisme bergantung pada hasil penyidikan dan berdasarkan fakta hukum.

"Jadi dari kepolisian berpijak kepada fakta hukum yang ditemukan penyidik. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan, pertama penyebar hoax dapat dikenakan UU (Nomor) 5 (Tahun) 2018 karena sesuai dengan Pasal 1 huruf 1 ada unsurnya disitu adalah ancaman kekerasan atau menimbulkan suasana teror dan takut secara meluas," kata Dedi di Mabes Polri, Kamis, (21/3/2019).

Divisi

Apabial lanjut Dedi, pelaku menyebarkan melalui medsos nanti dari sisi perspektif hukum, penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan, kemudian latar belakangnya apa, itu bisa dikenakan UU Terorisme.

"Dan juga Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 apabila pelakunya memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan terorisme. Itu perlu pendalaman yang boleh dikatakan mengundang beberapa saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukumnya," ungkapnya.

Baca Juga: Wiranto Minta Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, DPR: Jangan Ngawur!

"Kemudian bisa diterapkan juga pasal 43a upaya-upaya pencegahan untuk memitigasi berita-berita atau narasi-narasi foto, video yang sengaja diviralkan oleh orang-orang tertentu," tambahnya.

Namun tambahnya, apabila masyarakat yang menyebarkan hoax pada saat diselidiki ternyata hanya masyarakat biasa atau baru dilakukan pertama kali dalam menyebarkan berita, narasi, video yang sifatnya hoax, maka yang diterapkan UU ITE Pasal 27, 45 UU ITE dan juga bisa diterapkan apabila membuat gaduh Pasal 14, 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisa dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik scara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum," katanya.

Baca Juga: Puluhan Ribu Kiai dan Santri Kaltim Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini