Pasutri Didakwa Menyuap 4 Pejabat KemenPUPR Terkait Proyek Air Minum

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 20 Maret 2019 15:06 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 20 337 2032620 pasutri-didakwa-menyuap-4-pejabat-kemenpupr-terkait-proyek-air-minum-sowcAkCeqf.JPG Pasutri didakwa menyuap pejabat Kementerian PUPR terkait proyek air minum (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Kemudian, PT WKE menggarap proyek Pembangunan SPAM Regional Umbulan- Offtake Kota Surabaya dan Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 dengan nilai kontrak Rp73.965.587.000. Selanjutnya, proyek pembangunan SPAM PDAM Binaan (Katulampa) Kota Bogor dengan nilai proyek Rp59.883.075.000.

Sedangkan PT TSP mengerjakan proyek konstruksi pembangunan IPA Kap. 5 L/dtk untuk Kws Perbatasan Pulau Laut Kabupaten Natuna, dengan nilai proyek Rp11.678.090.000, proyek Pembangunan IPLT Kota Tomohon Sulawesi Utara Tahun 2018 dengan nilai proyek Rp4.895.000.000.

Selanjutnya, proyek IPA Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Aceh Tahun 2018, nilai proyek Rp8.815.356,000. Proyek Pekerjaan Pembangunan IPA Krayan Barat Kapasitas 10 L/detik untuk Kawasan Perbatasan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2018, nilai proyek Rp7.204.489.000.

Serta proyek Konstruksi Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018. Nilai kontrak Rp26.314.507.000 dan proyek Peningkatan Infrastuktur air limbah terpusat IPAL Sewon Kabupaten Bantul tahun 2018. Nilai kontrak Rp7.275.519.000.

Proyek pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Lokasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Nilai proyek Rp16.480.000.000 dan proyek Pembangunan IPLT Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 2017. Nilai kontrak sebesar Rp4.633.800.000.

SedangkanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat proyek yang dikerjakan PT WKE adalah Anggiat dan Meina. Sementara, pada saat proyek dikerjakan oleh PT TSP, yang menjadi PPK di antaranya Nazar dan Donny.

"Beberapa kali memberikan sejumlah feekepada PPK kegiatan proyek di lingkungan Satker PSPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya, Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP pada tahun 2017-2018 di antaranya kepada Anggiat, Meina, Donny dan Teuku M Nazar," tutur jaksa.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini