nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasutri Didakwa Menyuap 4 Pejabat KemenPUPR Terkait Proyek Air Minum

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2019 15:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 20 337 2032620 pasutri-didakwa-menyuap-4-pejabat-kemenpupr-terkait-proyek-air-minum-sowcAkCeqf.JPG Pasutri didakwa menyuap pejabat Kementerian PUPR terkait proyek air minum (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Pasangan suami istri (pasutri), Budi Suharto dan Lily Sundarsih Wahyudi didakwa secara bersama-sama dengan Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo menyuap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Keempatnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi merupakan Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE). Sedangkan Lily merupakan Direktur di perusahaan yang sama dengan Budi. Sementara Irene Irma dan Yuliana, adalah Direktur di PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). PT TSP dan PT WKE merupakan korporasi penggarap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik KemenPUPR.

Jaksa mengatakan, ada empat pejabat KemenPUPR yang menerima uang suap dari mereka. Keempatnya yakni, Anggiat Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Lampung, Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Naza selaku Kasatker SPAM Darurat, dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba 1.

Uang suap yang diberikan kepada empat pejabat KemenPUPR senilai Rp4,13 miliar, USD38 ribu atau Rp539.980.000 (kurs Rp14.210), dan SGD23 ribu atau Rp241.479.290 (kurs Rp10.499). Sehingga total suap yang diberikan yaitu senilai Rp4,91 miliar.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai sedemikian rupa sehingga harus dipandang sedemikian rupa sebagai perbuatan berlanjut," kata Jaksa Tri Anggoro Mukti saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat Rabu (20/3/2019).

Menurut jaksa, Anggiat diduga telah menerima suap sebesar Rp1,35 miliar dan USD5.000, Meina disebut menerima Rp1,42 miliar dan SGD 23.000, Nazar disebut menerima Rp1,21 miliar dan USD33 ribu, sementara Donny disebut menerima Rp150 juta.

Uang suap tersebut disinyalir diberikan dengan maksud tujuan agar pejabat KemenPUPR tidak mempersulit pengawasan proyek yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP. Sehingga, PT WKE dan PT TSP dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan Satker ā€ˇPSPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat.

Pasutri Didakwa Menyuap

"Hal itu bertentang dengan kewajiban Anggiat P Nahot Simaremare, Meina Woro, Kustinah, Donny Sofyan Arifin, dan Teuku Mochammad Nazar," ucapnya.

Jaksa lebih lanjut menjelaskan, kasus ini bermula saat PT WKE dan PT TSP mengikuti lelang proyek di Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun 2017-2018.

Menurut jaksa, setelah PT WKE dan PT TSP mengerjakan proyek-proyek tersebut, Budi melalui Irene dan Yuliana serta atas persetujuan Lily, memberikan fee secara bertahap kepada PPK di lingkungan Satker PSPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Pada kurun waktu itu, PT WKE bersama PT Nindya Karya mengerjakan proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan nilai kontrak Rp210.023.000.000.

Kemudian, PT WKE menggarap proyek Pembangunan SPAM Regional Umbulan- Offtake Kota Surabaya dan Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 dengan nilai kontrak Rp73.965.587.000. Selanjutnya, proyek pembangunan SPAM PDAM Binaan (Katulampa) Kota Bogor dengan nilai proyek Rp59.883.075.000.

Sedangkan PT TSP mengerjakan proyek konstruksi pembangunan IPA Kap. 5 L/dtk untuk Kws Perbatasan Pulau Laut Kabupaten Natuna, dengan nilai proyek Rp11.678.090.000, proyek Pembangunan IPLT Kota Tomohon Sulawesi Utara Tahun 2018 dengan nilai proyek Rp4.895.000.000.

Selanjutnya, proyek IPA Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Aceh Tahun 2018, nilai proyek Rp8.815.356,000. Proyek Pekerjaan Pembangunan IPA Krayan Barat Kapasitas 10 L/detik untuk Kawasan Perbatasan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2018, nilai proyek Rp7.204.489.000.

Serta proyek Konstruksi Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018. Nilai kontrak Rp26.314.507.000 dan proyek Peningkatan Infrastuktur air limbah terpusat IPAL Sewon Kabupaten Bantul tahun 2018. Nilai kontrak Rp7.275.519.000.

Proyek pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah Lokasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Nilai proyek Rp16.480.000.000 dan proyek Pembangunan IPLT Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 2017. Nilai kontrak sebesar Rp4.633.800.000.

SedangkanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat proyek yang dikerjakan PT WKE adalah Anggiat dan Meina. Sementara, pada saat proyek dikerjakan oleh PT TSP, yang menjadi PPK di antaranya Nazar dan Donny.

"Beberapa kali memberikan sejumlah feekepada PPK kegiatan proyek di lingkungan Satker PSPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya, Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP pada tahun 2017-2018 di antaranya kepada Anggiat, Meina, Donny dan Teuku M Nazar," tutur jaksa.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini