KPK Sita Dokumen Terkait Jabatan Romahurmuziy di PPP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 18 Maret 2019 19:08 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 18 337 2031752 kpk-sita-dokumen-terkait-jabatan-romahurmuziy-di-ppp-rDB9pwqmsu.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta dan Kantor DPP Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), pada hari ini. Penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag.

Tim menggeledah tiga ruangan di Kantor DPP PPP. Ketiga ruangan tersebut yakni ruang kerja Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy (Romi), ruang kerja Bendahara Umum, Tommy Soetomo, dan ruang administrasi. Dari ketiga ruangan tersebut tim menyita sejumlah dokumen berkait posisi Romi di Partai berlambang Kakbah tersebut.

"Di Kantor DPP PPP diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romahurmuziy) di PPP," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2019).

‎Tak hanya di DPP PPP, tim juga mengeledah tiga ruangan di Kemenag Jakarta. Tiga ruangan tersebut yakni, ruang kerja Menag, Lukman Hakim Saifuddin; ruang kerja Sekjen Kemenag, M Nur Kholis; dan ruang Kepala Biro Kepegawaian, Ahmadi.

 ss

Tim menyita uang pecahan ‎Dollar Amerika Serikat dan Rupiah kisaran ratusan juta dari ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin. Saat ini, KPK masih melakukan penghitungan jumlah pastinya. tak hanya itu, tim menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses seleksi jabatan pegawai serta sanksi disiplin terhadap Haris Hasanuddin.

"Saat ini proses penggeledahan masih berlangsung karena tim masih melakukan beberapa hal disana termasuk proses administrasi di penyidikan seperti proses penyitaan, rincian-rincian barang bukti termasuk uang yang kami Temukan dan kemudian diamankan dari ruangan Menag juga sedang dihitung lebih rinci," katanya

Sebelumnya, KPK telah menetapkan, Ketum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

 ss

Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

 s

Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini