nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Gelar Bimbingan Teknis bagi Advokat soal Penanganan Sengketa Pemilu

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 18 Maret 2019 14:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 18 337 2031578 mk-gelar-bimbingan-teknis-bagi-advokat-soal-penanganan-sengketa-pemilu-p4QlqpC5K4.JPG Ketua MK, Anwar Usman dan Ketua DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan (Foto: mkri.id)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2019. Bimtek yang digelar selama tiga hari terhitung sejak 15 Maret 2019 ini diikuti sekitar 250 advokat seluruh Indonesia.

Ketua MK, Anwar Usman mengatakan, kegiatan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari fairness dan equal treatment MK kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar.

"Advokat adalah bagian dari penegak hukum, itulah saya merasa perlu untuk berbicara di sini. Harus dimaklumi pula bahwa perkembangan tersebut juga telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem yang tinggi. Permasalahan ini tidak hanya dalam proses pemilunya saja, melainkan juga terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pasca rekapitulasi suara dilakukan,” kata Anwar, Senin (18/3/2019).

Dia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta demi terciptanya kebersamaan dalam mengawal proses pemilu serentak. "Tujuannya agar dapat terselenggara sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi serta peraturan hukum yang berlaku," tuturnya.

Ilustrasi Penegakan Hukum

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Fauzie Yusuf Hasibuan mengingatkan pentingnya advokat mengawal demokrasi dan konstitusi Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.

"Semoga para advokat kita dapat meningkatkan profesionalisme dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Terlebih untuk mengawal demokrasi yang telah diamanatkan dalam konstitusi kita yakni UUD 1945,” kata Fauzie.

Senada, Ketua Panitia Bimtek, Rivai Kusumanegara menyebut, kerja sama ini merupakan kontribusi Peradi dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun 2019. "Harapannya ialah bisa terbangun kultur hukum dalam menyelesaikan persoalan yang timbul," ujar Rivai.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini