nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK-Ombudsman Teken Nota Kesepahaman Pertukaran Informasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 18 Maret 2019 13:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 18 337 2031543 kpk-ombudsman-teken-nota-kesepahaman-pertukaran-informasi-nsfSbZDMgP.JPG Ketua KPK dan Ombudsman sepakat jalin kerjasama pertukaran informasi publik (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepakat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pertukaran informasi untuk menindaklanjuti aduan atau laporan masyarakat. Kedua lembaga pun berkomitmen untuk memperkuat kerjasama ke depannya.

"Ya, ini MoU antara KPK dengan Ombudsman RI, tentu saja ini suatu upaya kita supaya ada koordinasi kerjasama yang baik antara KPK dan Ombudsman," kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Menurut Rifai, ‎KPK dan Ombudsman merupakan lembaga yang saling berkaitan. Hanya saja, sambungnya, Ombudsman mempunyai ruang lingkup kinerja di bidang pengawasan pelayanan publik, sedangkan KPK dalam segi pemberantasan korupsi.

"Kedua hal ini sangat penting ya, karena di negara yang korupsinya tinggi sudah pasti pelayanan publiknya jelek, negara yang pelayanan publiknya jelek juga biasanya korupsinya tinggi," ujar dia.

Rifai menjelaskan, beberapa poin yang masuk dalam nota kesepahaman KPK dengan Ombudsman. Di antaranya yaitu terkait tindak lanjut laporan yang masuk dan pertukaran informasi ikhwal tindak pidana korupsi.

"Karena kadang-kadang ada laporan yang ke KPK padahal masuknya itu untuk Ombudsman, sebaliknya ada laporan kepada Ombudsman tapi sebenarnya itu kewenangan KPK," tutur Rifai.

MoU KPK-Ombudsman

Tak hanya itu, nantinya KPK dan Ombudsman akan melakukan riset ataupun pelatihan bersama. Misalnya, pelatihan tentang pencegahan gratifikasi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik di pemerintahan.

"Dan bagi kami bagaimana supaya pengelolaan pemerintah, birokrasi pemerintah lebih baik, dan bagi KPK tentu korupsi itu menjadi berkurang," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan arah nota kesepahaman antara lembaganya dengan Ombudsman. Di mana nantinya, KPK kata Agus, akan bertukar informasi dengan Ombdusman jika ada kasus yang melibatkan kebijakan publik.

"Jadi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Amzulian ya terkait dengan tukar-menukar informasi, ada informasi layanan publik yang ke KPK ya itu diserahkan nanti ke Ombudsman. Sebaliknya informasi yang terkait dengan korupsi yang dilaporkan ke Ombudsman nanti akan diserahkan ke KPK," ujar Agus.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini