Mendagri Sebut Perpustakaan Berperan Wujudkan Masyarakat Berpengetahuan

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 14 Maret 2019 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 14 337 2029863 mendagri-resmi-buka-rakornas-bidang-perpustakaan-tahun-2019-vQZ0rEPzJN.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo membuka Rakornas Bidang Perpustakaan 2019. (Foto: Puspen Kemendagri)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema 'Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat'. Rakornas digelar di Birawa Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/03/2019).

Dalam sambutannya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing di era global. Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).

"Peranan penting perpustakaan melalui upaya mewujudkan ekosistem masyarakat yang berpengetahuan, perpustakaan mengusung rencana strategis penguatan literasi masyarakat. Peranan perpustakaan dalam penguatan literasi masyarakat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Secara inklusif adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan, di mana pun mereka berada dan pada kondisi apa pun. Hal ini dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan," kata Tjahjo.

(Foto: Puspen Kemendagri)

Berdasarkan hasil Sensus Data Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional RI Tahun 2018 diketahui bahwa 31 dari 34 provinsi di Indonesia telah memliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan, artinya sudah 91 persen. Kemudian 162 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan 32 persen. Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perda terkait perpustakaan.

"Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional terus mendorong daerah yang belum memiliki peraturan daerah bidang perpustakaan untuk segera menyusun peraturan daerah bidang perpustakaan guna menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan perpustakaan di daerah sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah," papar Tjahjo.

Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam laporannya mengatakan rakornas dihadiri sekira 3.000 peserta kepala dinas maupun staf perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan tingkat universitas maupun sekolah, pegiat literasi, hingga berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.

(Foto: Puspen Kemendagri)

Ia pun mengatakan salah satu faktor kesuksesan penyelenggaraan rakornas dan literasi di tingkat daerah tak lepas dari peranan Menteri Dalam Negeri dan jajarannya yang terus mendorong pemerintah daerah dalam hal perpustakaan dan literasi untuk masyarakat.

"Pertama dalam sejarah dalam 38 tahun dihadiri oleh kurang lebih 3.000 orang. Hal ini juga tak lepas dari dukungan Mendagri. Ke depan kita harapkan perpustakaan akan semakin berjaya dengan dukungan Mendagri dan semua pihak," kata Syarif.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini