nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi : Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Akan Jadi Dokumen Berdebu Jika Tak Dilaksanakan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 13 Maret 2019 19:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 13 337 2029595 jokowi-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-akan-jadi-dokumen-berdebu-jika-tak-dilaksanakan-p5jZqfuxIW.jpg Presiden Jokowi saat penyerahan dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019). (Foto : Fakhrizal Fakhri/Okezone)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi nasional pencegahan korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 segera dapat dilaksanakan. Aturan ini bahkan telah diterbitkan Kepala Negara pada tahun lalu.

"Yang namanya strategi hanya dokumen. Berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Sekali lagi, bahwa strategi hanya jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakan," kata Jokowi saat sambutan penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Jokowi mengatakan, Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memiliki semangat untuk memberantas segala macam praktik korupsi yang ada di Tanah Air.

Gedung KPK (Dok Okezone)

Pemerintah telah sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dalam pencegahan korupsi seluruh instansi tak bisa berjalan sendiri-sendiri.

"Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, saat ini terdapat tiga hal dalam strategi pencegahan korupsi. Ketiganya yakni soal perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

ilustrasi korupsi

Ia memaparkan, tiga fokus strategi nasional yang sudah dijalankan antara lain dalam perizinan telah dibuat Online Single Submission (OSS/Sistem Perizinan Online) dan Kebijakan Satu Peta.

Kemudian, kata Jokowi, untuk keuangan negara telah ada integrasi perencanaan penganggaran. Namun, Jokowi menyadari bahwa e-planning dan e-budgeting belum seluruhnya tersambung dalam satu platform.

(Baca Juga : Besok, Pimpinan KPK Temui Jokowi Serahkan Dokumen Stranas)

Sementara, dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi sudah dilakukan integrasi penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.

Jokowi mengajak jajarannya dan para kepala daerah benar-benar melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Ia juga meminta agar tak ada lagi ego sektoral dari masing-masing instansi.

"Karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," katanya.

(Baca Juga : Jokowi Curhat soal Hoaks di Twitter, Netizen Ramai Beri Dukungan dan Sindiran)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini