Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK, Ratusan Massa Nyaris Ricuh dengan Polisi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 13 Maret 2019 17:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 13 337 2029513 unjuk-rasa-di-depan-gedung-kpk-ratusan-massa-nyaris-ricuh-dengan-polisi-hT6pB4bUeI.jpg Ilustrasi (Koran Sindo)

JAKARTA - Ratusan masa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak-Indonesia) menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/3/2019) siang. Aksi demo yang nyaris bentrok dengan aparat setempat membawa pesan agar KPK tegas dalam menjalankan tugasnya.

Koordinator aksi, Laode Kamaludin mengatakan, aksi ini mendesak KPK untuk membuka kembali kasus mantan Bupati Konawe yang diduga telah melakukan banyak pelanggaran dan penyimpangan yang bermuatan KKN selama ia menjabat.

Laode Kamaludin mengatakan di Indonesia masih ada fenomena hukum yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Salah satunya adalah fenomena hukum yang menimpa Lukman Abunawas (saat ini Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara), di kala dirinya menjabat sebagai Bupati Konawe.

Kata Laode, serentetan peristiwa hukum sepanjang Lukman Abunawas menjabat sebagai Bupati Konawe tidak boleh dilupakan oleh rakyat. Sebab, hukum tidak mengenal kadaluarsa.

Yang bersangkutan, kata Laode, pernah ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2004 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara karena diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu tahun 2003 senilai kurang lebih Rp 2,2 miliar. Selain itu, mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Konawe periode 2007-2009, menurut Laode, ditemukan banyak penyimpangan.

“Masih banyak lagi dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Lukman Abunawas. Karena itu kami mendesak KPK untuk memproses hukum dugaan korupsi Lukman sebesar Rp 5,731 miliar dan dugaan suap sebesar Rp 3,7 miliar, setelah terbitnya SK pemberhentian sementara oleh Mendagri saat itu, M Maruf,” tutur Laode.

Laode menegaskan rentetan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Lukman Abunawas, seharusnya dapat membuka mata para penegak hukum untuk segera memanggil dan memproses hukum secara adil.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini