nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Pejabat Sinar Mas Divonis 1,8 Tahun Penjara terkait Suap Anggota DPRD Kalteng

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2019 13:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 13 337 2029358 3-pejabat-sinar-mas-divonis-1-8-tahun-penjara-terkait-suap-anggota-dprd-kalteng-gZmpBXYbio.jpg Penjara (Reuters)

JAKARTA - Tiga pejabat PT Sinarmas Kalimantan Tengah (Kalteng) divonis 1 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Selain pidana penjara, ketiganya juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Ketiganya yakni, Wakil Dirut PT Smart Tbk Edy Saputra Suradja; Direktur Operasional Sinarmas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas, Willy Agung Adipradhana; dan Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Udy Syamsuri Zaldy.

 Baca juga: Terbukti Suap Anggota DPRD Kalteng, 3 Pejabat PT Sinarmas Dituntut 2,5‎ Tahun Bui

Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiganya terbukti bersalah secara bersama-sama menyuap anggota DPRD Kalteng sejumlah Rp240 juta. Suap tersebut diberikan kepada empat anggota DPRD Kalteng yakni, ‎Ketua Komisi B DPRD Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Punding Ladewiq H Bangkan dan dua anggota Komisi B, Edy Rosada dan Arisavanah.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Willy Agung, Edy Saputra dan Teguh Dudy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Duta Baskara saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Menurut hakim, suap tersebut diberikan agar Komisi B DPRD Propinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit yang diduga dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

 Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Dakwaan 2 Tersangka Korupsi Pajak ke Tipikor Ambon

"Serta untuk meluruskan pemberitaan di media massa bahwa tidak ada pencemaran limbah di Danau Sembuluh oleh PT BAP," kata hakim.

Tak hanya itu, sambung Duta Baskara, uang suap itu juga agar DPRD tidak memperpersoalkan PT BAP yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) serta belum memiliki plasma.

Atas perbuatanya, ketiga pejabat PT Sinarmas tersebut dianggap terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 Baca juga: Kepala Kantor Pajak Ambon Segera Duduk di Kursi Pesakitan Terkait Kasus Suap

Adapun, hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini yakni, karena perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah yang bersih korupsi kolusi dan nepotisme. Sedangkan hal yang meringankan, yaitu menyesali dan mengakui perbuatan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini