nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bebasnya Siti Aisyah Perkuat Jaminan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2019 00:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 12 337 2028703 bebasnya-siti-aisyah-perkuat-jaminan-perlindungan-wni-di-luar-negeri-31qPQyV3M3.jpg Menkumham Yasonna H Laoly jumpa pers terkait bebasnya Siti Aisyah di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Foto : Puteranegara Batubara/Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil membebaskan Siti Aisyah dari dakwaan kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Upaya pembebasan tersebut melewati proses diplomasi yang cukup panjang antar-negara Indonesia dan Malaysia.

Anggota DPR RI Komisi III Asrul Sani menilai bahwa dengan berhasilnya pemerintah membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan pembunuhan itu, semakin memperkuat adanya jaminan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri.

"Prinsip perlindungan wajib hukumnya diterapkan untuk semua. Akan tetapi, kasus per kasusnya harus dilihat dan dipahami terlebih dahulu," kata Asrul saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Asrul menjelaskan, upaya pemerintah yang melakukan silent diplomacy adalah pilihan dan strategi yang tepat. Mengingat, hal tersebut dilakukan ketika kasus Siti Aisyah tengah berproses di Pengadilan Malaysia.

Selain itu, Sekjen PPP itu menekankan, selama ini pemerintah dan DPR peduli terhadap perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri terutama yang sedang menjalani peradilan. Jadi dia yakin ke depannya prinsip perlindungan seperti ini akan diterapkan pada WNI lainnya yang tersandung masalah.

“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada pemerintah Malaysia tapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” ujar Asrul.

Siti Aisyah (Foto : Puteranegara Batubara/Okezone)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menyatakan bebasnya Siti Aisyah telah menunjukkan upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Namun, dia tetap meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan WNI lainnya yang terlibat masalah di negara orang.

“Pemerintah harus lebih serius lagi melaksanakan diplomasi semacam ini pada warga negara Indonesia yang bernasib seperti Siti Aisyah,” ucap Wahyu dikonfirmasi terpisah.

Selain itu, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Supardji Ahmad mengatakan, pembebasan Siti Aisyah dari jerat hukum di Pengadilan Malaysia adalah langkah kongkret. Menurut dia, penghentian proses hukum Siti Aisyah ini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, kasus ini dihentikan, setelah penuntut umum mencabut dakwaannya. Hal ini layak jadi acuan langkah pemerintah hadapi persoalan serupa.

“Putusan itu merupakan langkah kongkret dari diplomasi hukum. Apakah melalui Presiden, Kemenlu, ataupun Kemenkumham. Kalau saya berpandangan, dakwaannya itu dicabut dengan alasan kepentingan umum. Dan itu sangat baik untuk diplomasi kita,” tutur Supardji.

(Baca Juga : Bebaskan Siti Aisyah, Pemerintah Lobi Najib Razak hingga Mahathir Mohamad)

Di sisi lain, pengamat politik UIN Adi Prayitno menuturkan, lobi yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly merupakan langkah yang terpuji. Bahkan dia yakin keberhasilan pemerintah membebaskan Siti Aisyah akan berimpak positif pada psikologis TKI secara keseluruhan.

Sebab mereka menjadi yakin pemerintah hadir dan concern pada permasalahan TKI yang kerap mendapat perlakuan tak manusiawi di luar negeri.

“Ya prinsipnya tidak mungkin para pekerja Indonesia datang jauh-jauh dari kampung ke sana bertujuan untuk melakukan kejahatan. Jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan Menkumham, lobi-lobi pemerintah Malaysia untuk tidak mengeksekusi ini sudah sangat bagus. Sudah sangat maksimal,” kata Adi.

(Baca Juga : Jokowi Nilai Siti Aisyah Tak Terlibat Pembunuhan, Tapi Hanya Dimanfaatkan)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini