nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Dorong Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Mandiri

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2019 14:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 05 337 2026073 kemendagri-dorong-pembentukan-dinas-pemadam-kebakaran-mandiri-azTUjY6kKX.jpg Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, saat Rapat Koordinasi Nasional Damkar, Satpol PP, dan Linmas di Pekanbaru, Riau, Selasa (5/3/2019). (Foto : Dok Puspen Kemendagri)

PEKANBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo melalui amanat Menteri Dalam Negeri dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Damkar, Sat Pol PP, dan Linmas di SKA Co Ex Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (5/3/2019).

Dipaparkan Hadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti dalam hal pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas yang mendiri. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyatakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, harus dimaknai dalam momentum dinas minimal tipe C,” tutur Hadi dalam keterangan pers yang diterima dari Puspen Kemendagri.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Damkar, Sat Pol PP, dan Linmas di SKA Co Ex Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (5/3/2019). (Dok Puspen Kemendagri)

Tak hanya itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagai prioritas pemerintah daerah salah satunya dalam urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari sub-urusan kebakaran, bencana, dan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan kata lain, hal tersebut setara dengan urursan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar lainnya, seperti pendidikan, penataan ruang, perumahan rakyat serta sosial. Terjemahan dan penafsiran pasal maupun undang-undang tersebut adalah bahwa urusan wajib dalam hak pelayanan dasar, Pemerintah Daerah wajib memberikan sarana-prasarana, anggaran, dan memfasilitasi berdasarkan standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong adanya dinas pemadam kebakaran yang mandiri agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Pasalnya, pemerintah daerah dianggap belum mampu memenuhi kesejahteraan personel Damkar. Begitu pula dalam hal meningkatkan standarisasi mutu personel.

(Baca Juga : Kemendagri Beberkan Peran Sentral Satpol PP, Sat Linmas, dan Damkar di Pembangunan Daerah)

“Akan maksimal jika dilakukan oleh dinas mandiri. Oleh karenanya diperlukan pembentukan dinas pemadam kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya. Karena pada praktiknya beban dan risiko belum cukup mendapatkan apresiasi yang memadai. Ketimpangan di daerah sangat bisa dirasakan, terutama dalam kelembagaan masih belum memenuhi ketentuan sebagai dinas yang mandiri,” kata Hadi.

Disampaikan Hadi, Mendagri juga memandang perlu adanya penguatan dalam bidang ketertiban umum, terutama dinas pemadam kebakaran untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal yang meliputi penguatan kapasitas aparatur secara kualitas maupun kuantitas, penguatan kapasitas sarana – prasarana, dan formulasi untuk sumber daya.

(Baca Juga : Mendagri: Pengembangan SDM Aparatur Program Prioritas pada 2019 sampai 2024)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini