KPK Buka Peluang Jerat Anggota DPRD Bekasi Penikmat Uang Panas Proyek Meikarta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 27 Februari 2019 22:15 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 27 337 2023728 kpk-buka-peluang-jerat-anggota-dprd-bekasi-penikmat-uang-panas-proyek-meikarta-5myRfcChDg.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat anggota DPRD Bekasi yang diduga kecipratan uang panas proyek pembangunan Meikarta. Uang panas tersebut diberikan dalam bentuk plesiran untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarganya.

‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengakui, pihaknya telah mengidentifikasi bahwa uang suap proyek Meikarta tidak ‎hanya mengalir ke sejumlah pihak yang telah dijerat KPK. Melainkan, ke sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Bekasi.

"Kenapa di dakwaan saat ini untuk para penerima itu belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan oleh anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan meikarta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Menurut Febri, dugaan adanya sejumlah fasilitas serta uang plesiran dari proyek Meikarta untuk anggota DPRD Bekasi berbeda konstruksi dengan pengurusan izin yang menjerat mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan kroni-kroninya.

Di mana, anggota DPRD Bekasi diduga‎‎ menerima suap berupa plesiran ke luar negeri berkaitan dengan proses perubahan aturan tata ruang untuk proyek Meikarta. Sayangnya, Febri masih enggan membuka terang pengembangan kasus ini karena masih belum di tingkat penyidikan.

"Terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan peraturan tata ruang," tuturnya.

"Nah apakah sudah dilakukan penyelidikan atau belum, sampai saat ini info tersebut belum bisa saya sampaikan karena prosesnya belum di tingkat penyidikan," sambung Febri.

Febri memastikan, pihaknya tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain di kasus suap proyek Meikarta. Ditekankan Febri, pihaknya masih mengembangkan perkara ini dan membuka peluang untuk menjerat tersangka lainnya

"Yang lain akan tetap kami kembangkan sepanjang nanti teruji di fakta persidangan. dan memang bukti-buktinya dapat dicermati lebih lanjut," kata Febri.

KPK sendiri telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Bekasi terkait aliran uang proyek Meikarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, ada 14 legislator Bekasi yang sudah dikantongi keterangannya sebagai saksi.

Sebanyak 14 anggota DPRD Bekasi tersebut yakni, ‎Taih Minarno; Sunandar; Daris; Mustakim; Abdul Rosid Sargan; H Sarim Saepudin; Haryanto; Suganda Abdul Malik; Nyumarno; Edi Kurtubi Udi; Yudi Darmansyah; Kairan Jumhari Jisan; Namat Hidayat; serta H Anden Saalin Relan.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

Karena itu, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini