KPK Periksa Petinggi PT BMEC Terkait Korupsi Dirut Perum Jasa Tirta II

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 27 Februari 2019 11:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 27 337 2023388 kpk-periksa-petinggi-pt-bmec-terkait-korupsi-dirut-perum-jasa-tirta-ii-oUud6tq0E2.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Harits Tryan/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan ‎Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta (PJT) II tahun anggaran 2017.

Sejalan dengan pengusutan tersebut, KPK memanggil sejumlah saksi pada hari ini. Adapun, saksi-saksi tersebut yakni Dirut PT Bandung Management and Economic (PT BMEC), ‎Sutisna; Dirut PT Dua Ribu Satu Pangripta, Andrian Tejakusuma.

Kemudian, Kadiv P3 PJT, Esthi Pambangun; Manajer Unit ULP, Endarta; Manajer Bantuan Hukum Sekper PJT II, Firman; mantan Kadiv SDM PJT II, Saur Saragih; Staff PT BMEC, Achmad Khaerudin; Mahasiswi, Lintang.

Selanjutnya, konsultan, Faizal; Ketua Tim Anak Perusahaan PJT II, Andrijanto; serta dua pihak swasta, Andririni Yaktiningsasi dan Astrut. Mereka diperiksa untuk proses penyidikan Dirut PJT II, Djoko Saputro (DS).

(Baca juga: Usut Korupsi Dirut Perum Jasa Tirta II, KPK Periksa Sejumlah Saksi)

"Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ‎DS," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Ilustrasi.

KPK telah menetapkan Djoko Saputro dan pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY) sebagai tersangka kasus dugan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Diduga, keduanya merugikan negara sekira Rp3,6 miliar. Kerugian negara tersebut merupakan keuntungan yang diperolah Andririni Yaktiningsasi dari dua pekerjaan proyek yang dikerjakan PT PJT II.

Atas perbuatan tersebut, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini