KPK Selisik Aliran Dugaan Suap DAK Kebumen ke Politikus PAN Sukiman

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 26 Februari 2019 19:44 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 26 337 2023180 kpk-selisik-aliran-dugaan-suap-dak-kebumen-ke-politikus-pan-sukiman-fUwTShYnyg.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sukiman sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perolahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kebumen tahun 2016. Dia diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Dari hasil pemeriksaan Sukiman, KPK menelisik soal aliran dana dugaan suap perolahan DAK Kabupaten Kebumen.‎ Tak hanya itu, KPK juga mencecar Sukiman soal proses pengelolaan anggaran DAK untuk Kebumen di DPR RI.

‎"Penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait Pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen TA 2016 dan dugaan aliran dana," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

‎Sukiman rampung diperiksa pada sore tadi. Kepada awak media, dia mengklaim tidak pernah mengikuti rapat pembahasan‎ DAK untuk Kabupaten Kebumen di DPR RI. tersangka kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat tersebut berkelit tidak tahu-menahu terkait perkara yang menjerat Taufik Kurniawan.

"Saya tidak, sudah saya jelaskan semua, saya tidak tahu soal apa yang terkait dengan Pak Taufik Kurniawan," ujar Sukiman di Gedung Merah Putih KPK.

 SD

Sejauh ini, KPK baru menetapkan satu legislator yakni Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengembangan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Politikus PAN itu diduga menerima suap sebesar Rp3,65 miliar untuk memuluskan DAK Kabupaten Kebumen. Uang suap tersebut diterima Taufik disinyalir s‎ebagai fee atas pemulusan perolehan DAK fisik untuk Kebumen dari APBN Perubahan 2016.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini